BANDUNG – Pemkot Bandung saat ini sedang mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di berbagai sektor. Proses pembangunan tersebut tidak lepas dari peranan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang merupakan bagian dari Bagian Pembangunan Setda Kota Bandung.
Lembaga ini berperan dalam penyelenggaraan proses lelang kegiatan dan pengadaan. Hingga awal Oktober 2016 ini, tercatat telah masuk 817 paket lelang di tahun ini, baik yang sudah dilaksanakan maupun yang masih dalam proses.
Jumlah tersebut, dikatakan Kepala ULP Kota Bandung, Dedi Supandi, jauh meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, di bulan yang sama hanya masuk 600-an paket lelang. Terjadi peningkatan 180-200 paket dari tahun sebelumnya.
“Artinya banyak sekali kegiatan program yang tahun ini dilakukan untuk perbaikan, sehingga terjadi peningkatan kegiatan yang harus dilelangkan,” terang Dedi dalam Bandung Menjawab di Media Lounge Bale Kota Bandung, Kamis (13/10/16).
Jika dilihat dari pagu kegiatan SKPD di anggaran murni, jumlah ini sudah melingkupi sebesar 98,7% paket lelang yang harus dilakukan oleh ULP. “Di APBD perubahan 2016, lelang mungkin ada, tapi sifatnya tidak akan mencapai seperti di anggaran murni. Tidak akan ada pembangunan. Biasanya pengadaan lebih kepada pengadaan barang dan pemeliharaan,” jelas Dedi.
Dilihat dari SKPD yang paling banyak mengadakan lelang, Dinas Bina Marga dan Pengairan menjadi yang paling dominan. Dedi membenarkan bahwa DBMP memang setiap tahunnya selalu paling banyak mengadakan lelang dibandingkan dengan SKPD lainnya.
Berdasarkan yang terjadi di lapangan, Dedi menjelaskan Kota Bandung banyak mengalami Silpa. Silpa merupakan selisih dari pagu anggaran dengan penawaran pada saat lelang. Saat ini, Silpa Kota Bandung tercatat senilai Rp293,190 miliar. “Silpa itu bisa digunakan lagi untuk kebutuhan lain,” tambah Dedi.
Dengan melihat angka Silpa tersebut, Dedi merasa tidak terlalu khawatir ketika mendengar kabar bahwa DAU Kota Bandung dipotong sebesar Rp3,3 miliar. Sebab menurutnya, kekurangan dari DAU tersebut kurang lebihnya dapat tertutupi dari Silpa.
ULP Kota Bandung saat ini tengah berupaya untuk memperbaiki layanan, salah satunya peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM). “Saat ini kami ingin mencoba terus memperbaiki diri sehingga Unit Layanan Pengadaan harus menjadi lembaga yang mandiri. Saat ini pokja-pokjanya masih adhoc dan tersebar di SKPD-SKPD,”ungkapnya.
Hal tersebut berpengaruh terhadap produktivitas ULP sebab Pokja ULP yang bersifat adhoc itu menjadi bekerja paruh waktu, selain di dinasnya masing-masing. “Pokja-nya masih adhoc sehingga kondisi mereka melakukan lelang adalah waktu sisa dari pekerjaan mereka di dinas masing-masing,” jelasnya.
