BANDUNG – Komite Olahraga Nasional Indonesia meminta Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) meningkatkan sosialisasi pengetahuan doping pada atlet dan pengurus besar.
“Kedepannya kita sangat mengharapkan LADI untuk bisa memberikan sosialisasi lebih awal atlit dan pelatih juga kepada para PB,” ucap Wakil Ketua KONI Pusat Inugroho kepada wartawan dalam konferensi pers di Gedung Sate, Senin (9/1/17).
Inu menilai sosialisasi merupakan hal yang mutlak agar dilakukan secara dini untuk menghindarkan atlit mengkonsumsi zat-zat yang dikategorikan sebagai doping. “Sosialisasi menjadi mutlak, jauh sebelum event dilaksanakan,” tandas Inu.
Ia tak menampik masalah minimnya pengetahuan baik pada atlit dan pelatih serta pengurus besar.”Kita tidak mengingkari berkaitan dengan pemahaman dan pengetahuan tentang doping. Menjadi kewajiban KONI untuk mendorong PB–PB dan LADI menyediakan sedini mungkin untuk menyosialisasikan permasalahan doping ini,” bebernya.
Inu berjanji akan menekankan jajarannya untuk mengawasi atlitnya dan melakukan tindakan tegas bila penggunaan doping oleh atlit membahayakan perkembangan olaraga. “KONI nanti akan menekankan PB untuk mengawasi atlitnya dan kita akan memberikan sanksi yang berat apabila memberikan dampak yang tidak baik dalam perkembangan olahraga kita”, papar dia.
Sebanyak 14 atlet ajang multi event tahun 2016 terbukti menggunakan doping oleh penyelenggara dan dikuatkan oleh uji laboraturium dari World Anti Doping Agency (WADA) New Delhi. Namun pemerintah akan membentuk Dewan Disiplin untuk menyelidiki motif penggunaan zat terlarang itu.
“Nanti akan terbuka apakah mereka menggunakan dengan sengaja atau karena unsur kurangnya pengetahuan terhadap zat-zat yang mengandung doping”ungkap Inu.
Ketua umum PB PON XIX dan PAPARNAS XV Ahmad Heryawan menilai sosialisasi doping menjadi tugas dan kewajiban masyarakat olahraga, khususnya Kementerian Pemuda dan Olaraga serta LADI.
Langkah ini menurutnya guna mengoptimalkan pengawasan pendidikan pencegahan dan sosialisasi program anti doping terhadap pemangku kepentingan bidang olaraga, sehingga tidak terjadi atlit atau paralimpian melakukan tindakan tindakan tidak terpuji. “Ini merupakan penipuan yang mencederai suportivitas dan membahayakan kesehatan atlit atau paralimpian,”kata Aher.
