BANDUNG, balebandung.com — Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Jawa Barat mendorong penguatan edukasi kesehatan reproduksi sebagai bagian dari upaya membangun keluarga berkualitas.
Kepala DP3AKB Jawa Barat, Siska Gerfianti, mengatakan keluarga yang kuat menjadi fondasi penting pembangunan sumber daya manusia di Jawa Barat. Menurut dia, kesehatan reproduksi tidak boleh dipandang sebagai isu sempit, melainkan bagian dari ketahanan keluarga.
“Kalau keluarga-keluarga di Jawa Barat kuat, maka Jawa Barat akan istimewa,” kata Siska saat membuka webinar “Ngobrol Sehat Reproduksi” bertema Keluarga Berkualitas Jawa Barat Istimewa: Kenali, Pahami, dan Jaga Masa Depan Keluarga, Rabu, 20 Mei 2026.
Siska mengatakan Jawa Barat memiliki jumlah penduduk hampir 51 juta jiwa. Karena itu, besarnya jumlah penduduk harus diimbangi dengan peningkatan kualitas keluarga, termasuk literasi kesehatan reproduksi.
Ia menyebut ada sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian, yakni kehamilan tidak diinginkan, perkawinan anak, perilaku berisiko di kalangan remaja, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan reproduksi.
Menurut Siska, perkawinan anak dapat berdampak serius terhadap kesehatan ibu dan anak. Anak yang menikah terlalu dini belum memiliki kematangan organ reproduksi sehingga lebih rentan mengalami persoalan saat kehamilan dan persalinan.
“Kalau perkawinan anak terjadi, maka organ reproduksinya belum matang. Nanti masalahnya banyak, ada kehamilan, persalinan, perdarahan saat persalinan, dan ini bisa mendorong kematian ibu saat melahirkan,” ujarnya.
Siska juga mengingatkan bahwa perkawinan anak berkontribusi terhadap risiko stunting. Bayi yang lahir dari perkawinan anak, kata dia, memiliki kemungkinan 40 persen lebih tinggi mengalami stunting dibandingkan bayi dari pasangan yang sudah matang secara usia dan fisik.
Selain perkawinan anak, DP3AKB Jawa Barat juga menyoroti perilaku berisiko pada remaja. Siska menyebut mudahnya akses terhadap konten pornografi melalui gawai menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai keluarga.
Ia mengatakan tingginya kasus anak berhadapan dengan hukum akibat tindakan asusila menunjukkan pentingnya pendampingan dan edukasi sejak dini.
“Kalau Bapak dan Ibu sempat menengok di Lapas Anak, dari 200-an sekian anak binaan, 90 persen itu karena tindakan asusila,” kata Siska.
Siska menegaskan program keluarga berencana saat ini tidak hanya berfokus pada pengendalian jumlah penduduk. Program tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, mencegah perilaku berisiko, serta memperkuat peran keluarga dalam menjaga masa depan generasi.
Ia juga meluruskan anggapan bahwa edukasi kesehatan reproduksi sama dengan pendidikan seks. Menurut dia, pemahaman tentang organ reproduksi merupakan kebutuhan dasar agar keluarga mampu menjaga tumbuh kembang anak secara sehat.
“Dengan keluarga yang kuat dan sehat, maka kita yakin SDM Jawa Barat akan Panca Waluya: cageur, bageur, bener, pinter, tur singer,” ujar Siska.
Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga DP3AKB Jawa Barat, Iin Indasari, mengatakan webinar tersebut diikuti sekitar 900 peserta secara daring. Peserta berasal dari kader lini lapangan, kader PKK, dan kader posyandu.
Menurut Iin, para kader memiliki peran penting dalam pendampingan keluarga di tingkat akar rumput, termasuk menyosialisasikan edukasi kesehatan reproduksi kepada masyarakat.
“Teman-teman kader lini lapangan seperti Teladan KB dan Motekar maupun kader PKK dan kader Posyandu berperan langsung dalam pendampingan kesehatan keluarga di tingkat akar rumput,” kata Iin.
Webinar tersebut menghadirkan dokter spesialis obgyn Yassin Yanuar Muhammad dan Ketua Yayasan Masyarakat Peduli Anak Indonesia Julie Rostina, dengan dipandu Ketua Ikatan Penulis Keluarga Berencana sekaligus founder Family Journalism, Najip Hendra SP.***
