BANDUNG – Untuk kedua kalinya, Pemerintah Kota Bandung menerima penghargaan atas prestasinya dalam perolehan nilai A pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten/Kota. Penghargaan diserahkan langsung Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur kepada Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di Grand Royal Panghegar, Rabu (25/1/17).
Menteri Asman pun mengapresiasi pemerintah kota atas keberhasilannya tersebut. Asman menyarankan agar kota/kabupaten lain melakukan studi tiru ke Kota Bandung dan Banyuwangi yang juga mendapat nilai A.
“Bandung sekarang sudah kita jadikan role model. Bandung dan Banyuwangi ini sudah (kita jadikan percontohan) karena dua kota ini mendapat nilai A. Jadi, kalau nanti pemerintah daerah nggak usah jauh-jauh lagi belajarnya, nggak usah ke luar negeri. Sudah saja ke Bandung, Jawa Barat dan Yogyakarta,” ungkap Asman.
Menurutnya, kota-kota lain perlu melakukan studi ke Kota Bandung karena Bandung telah berhasil melakukan efisiensi anggaran melalui mekanisme e-Budgeting. Dengan demikian, alokasi anggaran yang tidak perlu bisa diminimalisasikan.
“Pada tahun 2016 ini Kota Bandung berhasil melakukan penghematan anggaran kurang lebih 35% atau setara dengan Rp 2 triliun. Kota Bandung melakukan refocusing kegiatan, yang pada tahun 2016 sebanyak 5.701 kegiatan menjadi 4.814 pada tahun 2017,” sebut Menteri.
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan, salah satu kunci akuntabilitas kinerja adalah korelasi antara visi, misi, dan program kerja dengan pelaksanan kegiatan. Jika tidak terjadi korelasi, maka akan berdampak pada pemborosan anggaran.
“Kalau Bandung udah nyambung, yang saya mau, Nawacita mau, RPJMD mau. Makanya terlihat banyak perubahan karena uangnya memang ada. Kalau dulu uangnya ada, habis buat diri sendiri. Kalau sekarang habis buat masyarakat,” tuturnya.
Saat ini, Ridwan mengaku pihaknya tengah berkutat dengan penataan aset kota guna mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat tersebut, bagi Ridwan, akan menggenapkan seluruh proses reformasi birokrasi di Kota Bandung.
“Kalau reformasi sudah selesai, tinggal dikunci oleh peraturan, sisanya mah kita berinovasi aja. Nggak usah lagi ngurus-ngurus dapur yang selama ini jadi problem,” tambahnya.
Pada Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah I (Sumatera, Banten, dan Jawa Barat), terdapat 172 kabupaten/kota yang hadir. Berdasarkan siaran pers yang dilansir Kementerian PANRB, di wilayah I ini terdapat satu Pemerintah Kota yang berpredikat A dan tiga kabupaten/kota berpredikat BB.
Kemudian juga terdapat 17 kabupaten/kota dengan predikat B. Selain itu, di wilayah ini juga terdapat 81 kabupaten/kota dengan predikat CC, 69 kabupaten/kota dengan predikat C dan satu kabupaten dengan predikat D.
