BANDUNG – Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku masih mempertimbangkan saran dari kepolisian terkait penggantian sumber daya manusia (SDM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung. Ia tengah mengkaji efektivitas dan efisiensi dari perombakan SDM tersebut terhadap pelayanan publik.
“Rekomendasi dari kepolisian mengusulkan pergantian sebagian besar atau seluruhnya. Sedang dikaji efisiensinya seperti apa,” ungkap Ridwan di Pendopo Kota Bandung, Selasa (7/2/17).
Ia mengaku memang sedang mempersiapkan sistem pengelolaan SDM yang baru. Hal ini guna memastikan tidak ada lagi penyimpangan dalam operasionalisasi tugas dan wewenang.
Hal yang ia perintahkan kepada jajarannya adalah penyempurnaan Standard Operational Procedure (SOP) agar tidak ada lagi celah-celah penyimpangan. Walikota bahkan tengah mempertimbangkan untuk menggunakan jasa pihak ketiga agar mengelola sistem teknologinya agar tidak tersentuh oleh oknum tertentu.
“Kalau ternyata repot, apakah bisa oleh pihak ketiga maintenance-nya agar sistem IT-ya tidak tersentuh atau bagaimana, masih kita pikirkan,” lanjutnya.
Sementara dilihat dari teknologinya, Ridwan memastikan tidak ada yang salah. Ia menganalogikan dengan penggunaan media sosial. “Bukan medsos-nya yang salah, tapi manusianya,” imbuhnya.
Oleh karena itu, saat ini hingga beberapa hari ke depan, DPMPTSP belum bisa menerima pelayanan publik. Namun Ridwan menjamin hal ini tidak akan berlangsung terlalu lama.
Emil pun meminta maaf kepada publik atas ketidaknyamanan ini. Ia mengaku akan menuntaskan segera penyempurnaan sistem ini. “Kami mohon maaf karena proses penyidikan oleh kepolisian ini mengakibatkan kita harus mengatur ulang tata cara yang lebih aman, lebih kokoh dari manipulasi-manipulasi, termasuk juga pergeseran SDM yang sedang kita evaluasi,” ujarnya.
