KBB – Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menekankan pentingnya validitas data terkait ketersediaan pangan. Dengan data yang valid, pemerintah dapat menentukan dengan jelas, sehingga tak salah langkah dalam mengambil keputusan terkait kebijakan impor bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.
Maka validitas data pangan, dan pemetaan pertanian, menjadi hal krusial selain peningkatan produksi pangan, dan pemerataan distribusi pangan. Karenanya Deddy Mizwar berharap pihak atau lembaga terkait dapat memperhatikan validasi data pangan. Bila perlu, data terkait pangan ataupun pemetaan pertanian, dapat dipantau secara ‘real time’.
“Data ketersediaan pangan di setiap desa bila perlu dapat dipantau secara ‘real time’. Para spekulan impor bermain karena data pangan yang lengkap tidak kita miliki,” kata Wagub Jabar Deddy Mizwar, usai melantik Pengurus DPW Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (PERHIPTANI) Jawa Barat, di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBBP) Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (23/2/17).
Selain itu, Deddy juga menekankan peran penting tenaga penyuluh pertanian. Khususnya di Jawa Barat, dirinya juga menandaskan jumlah personil penyuluh pun perlu ditambah, sekaligus ditingkatkan kualitasnya. Ini perlu dilakukan guna menjaga ketersediaan SDM mumpuni di bidang pertanian.
Petani, kata Deddy, memiliki peranan yang strategis, sebab merekalah ujung tombak dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat mulai dari tanaman pangan pokok seperti beras, kemudian umbi-umbian, hingga sayuran- sayuran, dan buah-buahan.
Selanjutnya Deddy mengimbau para tenaga penyuluh dan komunitas pertanian, untuk mengingatkan para pemilik lahan pertanian, agar tidak mudah menjual lahan yang dimilikinya untuk kebutuhan pengembang industri.
“Ini karena kemajuan industri. Logikanya kalau satu hektar sawah hanya menyerap lima orang tenaga kerja, tapi pabrik satu hektar bisa menyerap ribuan tenaga kerja. Namun ribuan tenaga kerja tadi, makan dari mana kalau lahan pertanian habis?” pungkasnya.
