BANDUNG – Gema Keadilan Jawa Barat menyikapi santai isu penolakan perempuan dalam kepemimpinan Jabar yang disuarakan oleh pihak yang menamakan dirinya AMPJ (Aliansi Masyarakat Peduli Jabar). Ketua Gema Keadilan Jabar Didi Sukardi mengatakan ,asyarakat Jabar sudah cerdas, tidak resisten dengan isu gender.
“Buktinya di Jabar ada sekitar 6 kota dan kabupaten yang dipimpin perempuan dan mereka dipilih langsung oleh masyarakat,” tukas Didi dalam rilisnya, Selasa (30/1/17).
Gema Keadilan Jabar ketika Rapimwil bulan Maret 2017 merekomendasikan dua nama sebagai calon gubernur/wakil gubernur Jabar kepada PKS. Salah satunya adalah DR. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si. yang namanya termasuk dalam dua nama yang direkomendasikan DPW PKS Jabar ke DPTP PKS.
“Kami merekemonedasikan Bu Netty karena yakin dengan integritas dan kapabilitas kepemimpinannya. Bahkan apresiasi atas kiprahnya dalam berbagai bidang datang dari berbagi pihak, diantaranya ia dinobatkan sebagai Local Hero anti Human Trafficking, Bunda Literasi Jabar, Bunda PAUD Jabar, dan lain sebagainya,” sebut Didi.
Terkait dengan alasan keagamaan yang disampaikan AMPJ, Didi Sukardi menyatakan pihaknya menghormati perbedaan pendapat. “Hanya yang kita ketahui pendapat ulama terkait kepemimpinan perempuan ada tiga: pertama, pendapat konservatif yang mengharamkan secara mutlak dalam level apapun. Kedua, pendapat moderat yang membolehkan wanita memimpin dalam skala dan scope tertentu, tidak melarang secara mutlak dan tidak membolehkan secara mutlak. Ini pendapat Imam Hanafi, Ibnu Hazm serta ulama kontemporer seperti Syaikh Yusuf Al Qardhawi. Ketiga, pendapat liberal yang membolehkan secara mutlak dalam hal apapun,” urainya.
Didi menambahkan, kepemimpinan perempuan dalam wilayah public bukan hal baru dalam praktik politik PKS selama ini yang mengambil pemahaman moderat. Sejak awal PKS tidak tabu mencalonkan perempuan sebagai caleg, bahkan banyak di antaranya yang terpilih menjadi anggota legislatif dari PKS.
Bahkan DPP PKS secara resmi mengusulkan Bu Ledia Hanifa sebagai pengganti Fahri Hamzah di posisi Wakil Ketua DPR RI yang jika itu terealisasi bisa menjadi perempuan pertama yang menjadi pimpinan DPR karena integritas dan kapabilitasnya.
“Demikian pula dalam pilkada di beberapa tempat PKS pernah mengusung atau mendukung perempuan sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah seperti yang pernah terjadi di Pilgub Banten (Marissa Haque), Pilwalkot Tangsel (Airin), Pilwalkot Cimahi (Dyah Nurwitasari), dan di tempat-tempat lain”, ungkap Didi.
Ia menandaskan Gema Keadilan Jabar siap berdialog dengan AMPJ dan pihak lain, terkait dengan isu gender dalam kepemimpinan di Jawa Barat. “Dialog ilmiah dengan suasana penuh persaudaraan akan menghadirkan sikap saling menghormati perbedaan pendapat. Bahkan dialog lebih baik jika difokuskan kepada ide-ide besar dan gagasan-gagasan cerdas untuk pembangunan Jawa Barat ke depannya. Itu jelas lebih bermanfaat untuk masyarakat Jawa Barat”, pungkas Didi.
