BANDUNG – Wali Kota Bandung M.Ridwan Kamil melantik Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Kota Bandung, Feraldi Hanafi sebagai ketua dan Rukanda Tahyana juga Asep Efendi sebagai anggota di Aula Pendopo Kota Bandung, Rabu (20/12/17).
Walikota mengatakan, jabatan yang sekarang dipercayakan harus dimanfaatkan untuk memberi manfaat bagi masyarakat dan memudahkan masyarakat Kota Bandung untuk mengembangkan usahanya.
“Jabatan itu merupakan kendaraan untuk mengangkut perubahan dan mengangkut kesejahteraan untuk masyarakat. Selain itu, harus digunakan untuk kebermanfaatan bagi masyarakat Kota Bandung,” pesan Ridwan.
Emil mengingatkan PD BPR untuk memiliki dua hal yang harus dijalankan; identitas dan integritas. “Saya ingin mengingatkan, dalam menjalankan tugasnya PD.BPR harus memiliki dua hal yaitu identitas dan itegritas. Maksudnya, dalam identitas PD BPR yaitu ada kata rakyatnya. Berarti PD BPR harus fokus dan konsisten pada rakyat dan memudahkan rakyat dalam memberikan bantuan kredit bukan kepada pengusaha-pengusaha besar, dengan kredit mikro yang akan menguatkan kualitas pembangunan Kota Bandung,” tuturnya.
Emil menyebut Indeks pembangunan Kota Bandung sudah mencapai tingkatan yang tinggi mencapai 80,13%. Setelah itu kota Surabaya dan Jakarta Selatan. Di Kota Bandung penyumbang terbesar IPM yaitu pendidikan di atas 90%, kesehatan 80% dan paling rendah ialah indeks daya beli masyarakat sekitar 70%.
“Dilihat dari indeks pembangunan masyarakatnya , Kota Bandung termasuk yang tertinggi mencapai 80,13 poin. IPM di Kota Bandung, pendidikan menjadi penyumbang terbanyak, setelah itu kesehatan dan yang paling rendah ialah daya beli masyarakatnya, sehingga ini menjadi tugas PD BPR untuk meningkatkan daya beli masyarakat Kota Bandung,” imbuhnya.
Emil bilang Kota Bandung jadi daya tarik bagi orang-orang yang ingin mengadu peruntungannya. Dilihat dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung pada tahun 2017 sekitar 6 bulan saja sebanyak 30.000 kepala keluarga baru hijrah ke Kota Bandung. Namun, sebagai Wali Kota Bandung Emil selalu mendahulukan warganya yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bandung.
“Sebagai Kota yang menjadi magnet ekonomi di Indonesia, Kota Bandung banyak diburu untuk mengadu nasib. Sekitar enam bulan saja, Disdukcapil mencatat sebanyak 30.000 KK baru pada tahun 2017. Tetapi, saya akan selalu mendahulukan warga saya yang memiliki KTP asli Kota Bandung untuk bisa mengembangkan usahanya di sini,” tutupnya.
