SOREANG – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bandung menemukan beberapa indikasi pelanggaran saat Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto hadir dalam kampanye pasangan calon gubernur/wakil gubernur Jawa Barat no urut 3 Sudrajat Ahmad Syaikhu (Asyik), di Ballroom Hotel Sutan Raja Soreang, Jumat (30/3/18). Salah satu indikasi pelanggaran itu yakni kampanye dilakukan di hari libur atau hari keagamaan Peringatan wafatnya Isa Almasih.
“Kami memang menemukan beberapa indikasi pelanggaran diantaranya kampanye dilakukan di hari libur, apalagi ini hari raya keagamaan,” ungkap Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Panwaslu Kab Bandung Hedi Ardia kepada Balebandung.com, Jumat (30/3/18).
Selain itu, imbuh Hedi, pihaknya juga menyoroti orasi politik Prabowo yang menyatakan boleh menerima money politic. “Saat orasi Prabowo menyatakan boleh menerima kalau dibagi uang saat pilkada. Ini membahayakan masyarakat sebab dalam Undang-undang Pemilu itu baik yang menerima uang maupun pemberi uang bisa dipidana jika memang terbukti,” tandas Hedi.
Kendati begitu, tukas Hedi, pihaknya tidak akan sertamerta memastikan kedua hal tersebut merupakan pelanggaran. “Ini baru terindikasi, diduga ada pelanggaran, tapi tetap kita kaji dulu,” ujarnya.
Sebenarnya, kata dia, pihaknya pun sudah melakukan pencegahan dengan menyurati pihak tim pemenangan paslon Asyik agar tidak berkampanye di hari libur itu, juga terkait indikasi pelanggaran lainnya. “Iya, kalau ijin memang ada. Tapi, bukan berarti ada izin terus ada pelanggaran dianggap normal,” kata Hedi.
“Kalau dibagi-bagi uang, terima saja uang itu. Namanya juga rejeki, rejeki kok ditolak? Pilihan harus tetap sesuai hati nurani, siapa pemimpin yang paling baik dan paling bener, terserah,” kata Prabowo dalam orasi politiknya.
Sementara Ketua DPD Gerindra Jawa Barat Mulyadi berkilah pihaknya melakukan kampanye dan melanggar aturan. Meski dihadiri para pendukung pasangan Asyik, tapi Mulyadi bilang kegiatan itu merupakan roadshow Ketum Gerindra bertema Prabowo Menyapa Jawa Barat.
“Ini bukan kampanye, ini sifatnya kegiatan internal dan tidak ada pelanggaran. Lagian kami sudah melapor mendapat ijin, semua yang hadir dari internal saja,” tukas Mulyadi. []
