LEMBANG – Kepala Bidang Perencanaan, Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat, Kamal Mustofa menyebut tahun 2018 ini angka kemiskinan di KBB mencapai 11,49% atau sekitar 192.000 jiwa dari total populasi KBB. Menurut Kamal jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya meski tak signifikan.
“Untuk melipatgandakan penurunan angka kemiskinan ini, kami berkoordinasi langsung dengan para kepala desa, mengingat mereka adalah pihak yang lebih mengetahui kondisi masyarakat secara langsung dan terperinci. Jadi, para aparat desa merupakan ujung tombak penanggulangan kemiskinan, karena mereka bersentuhan secara langsung dengan masyarakat,” ungkapnya.
Selain lebih mengetahui data kemiskinan, para kepala desa beserta aparatnya juga dinilai bisa mengetahui solusi dan metodologi seperti apa yang bisa dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan sebagai salah satu bentuk penajaman peran fungsi desa.
Tapi, jika dilihat sudut lainnya, tukas Kamal, pengentasan kemiskinan di KBB sudah relatif bagus karena sudah berjalan berbagai kearifan lokal yang bisa dijadikan media program percepatan penanggulangan kemiskinan seperti adanya perelek dan gotong royong.
“Jadi sebenarnya penanggulangan kemiskinan juga sudah dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan adanya beberapa kearifan lokal, sehingga terbangun pemberdayaan masyarakat, di samping terus meningkatnya partisipasi pemerintah desa yang dimulai dari lokasi di mana masyarakat miskin berada,” ungkap Kamal.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, H. Dadang Mohamad Ma’soem mengaku hingga kini belum ditemukan metode penanggulangan kemiskinan yang tepat. Sebab meskipun sudah dilakukan secara terkoordinir dan lintas sektoral serta lintas pimpinan, keberadaan masyarakat yang dinilai kurang beruntung dalam perekonomian itu, persentasenya tetap tinggi dari tahun ke tahunnya.
“Saya rasa kendalanya pada metodologinya yang masih belum pas, sehingga belum diperoleh model penanggulangan kemiskinan yang terbaik,” kata Dadang saat Rakor Pelaksanaan Model Penanggulangan Kemiskinan Ditingkat Desa, Rabu (29/8/18).
Ia menjelaskan melakukan penanggulangan kemiskinan bukanlah hal yang mudah karena selain menyangkut hajat hidup orang banyak, juga melibatkan banyak instansi serta lintas sektoral, sehingga harus ada persamaan persepsi dengan niat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, beberapa model yang pernah diterapkan dinilai tidak tepat karena seolah-olah memanjakan masyarakat yang masuk dalam kategori miskin dengan bantuan yang bersifat konsumtif, sehingga tidak membuat mereka lebih berdaya.
“Model yang paling pas adalah lebih kepada pemberdayaan perekonomian masyarakat. Dengan kata lain, berikan mereka kail serta pancing dan biarkan mereka berusaha menangkap ikan sendiri. Dan jangan hanya memberi mereka ikan, karena itu akan membuat mereka terlena,” jelasnya. ***
