BANDUNG – Mulai tahun ini, Pemprov Jabar akan memperkuat jaminan keamanan bagi para tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Provinsi Jabar. Caranya, dengan membentuk Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) TKI.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sempat menyampaikan langsung kabar tentang reformasi tata kelola ketenagakerjaan ini dalam acara buka puasa bersama dengan ratusan TKI di Kantor Konsulat Jendera RI (KJRI) di Jeddah, Arab Saudi, pekan lalu. Menurut Aher, salah satu pemicu permasalahan TKI, yaitu adanya prosedur yang lemah dan tidak terintegrasi.
Aher menjelaskan, mulai tahun ini, Pemprov Jabar akan membentuk Samsat yang akan mengurus seluruh perizinan bagi calon TKI. Samsat tersebut menurutnya akan diisi seluruh unsur terkait. Diantaranya dinas teknis terkait tingkat kabupaten dan provinsi, BNP2TKI, Kantor Imigrasi di masing-masing daerah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dengan demikian, ungkap Aher, proses seleksi bagi calon TKI akan lebih selektif. ‘’Tujuannya untuk memberi kepastian keamanan bagi TKI agar ketika bekerja di luar negeri tidak mengalami kesulitan dan masalah,’’ terang Aher di Bandung, Senin (13/6/16).
Menurut gubernur, bergulirnya ketentuan ini merupakan formula menyelesaikan persoalan TKI mulai dari hulu hingga hilir. Selama ini, ungkap Aher, Pemprov Jabar terkadang tidak mengantongi data tentang warga di kabupaten yang hendak menjadi TKI ke luar negeri.
Aher menyatakan melalui Samsat TKI, maka akan terkikis seluruh praktik percaloan yang rentan menjerumuskan TKI. ‘’Selama ini sulit memisahkan antara sponsor yang memfasilitasi TKI dengan pelaku perdagangan orang,’’ bebernya.
