Kab. Bandung. Balebandung.com — Wakil Bupati Bandung, H. Sahrul Gunawan, menyatakan kesiapan dirinya menjadi Publik Realision (PR) bagi Kabupaten Bandung dengan melihat fungsi dirinya di dalam pengawasan pada setiap penyelenggaraan kegiatan.
Salah satu upaya yang akan dilakukan, dia merencanakan untuk memaksimalisasikan fungsi inspektorat dengan restruksisasi supaya bisa menjadi maksimal. Realisasinya dalam pengawasan itu tentunya perlu juga melibatkan masyarakat termasuk media.
Saya ingin menjadi PR kabupaten Bandung dan saya ketika saya melihat fungsi wakil bupati itu di dalam pengawasan satu hal yang saya restrukturisasi itu adalah di inspektorat sehingga fungsi pengawasan itu menjadi maksimal dengan membuat konsep bagaimana masyarakat dilibatkan dalam fungsi pengawasan itu.
“Inti dari permasalahan tersebut, harus ada sebuah kesenjangan dalam suatu Instansi melalui penyesuai potensinya. Sehingga di saat bekerja mereka bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kemampuannya,” katanya di Saung Aki Sadu, Jum’at (21/5/2021).
Sahrul mempunyai keinginan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penggalian potensi-potensi yang ada di Kabupaten Bandung. Dia yakin bisa mengimplementasikan permasalahan tersebut mengingat sarana prasarana yang dibutuhkannya sudah tersedia.
Tanah Abang saja, menurutnya, yang sewa hariannya sangat bisa mahal bisa menjadi lokasi pembelanjaan yang bisa didatangi masyarakat. Sementara barang-barangnya sebagian merupakan produksi dari Kabupaten Bandung.
Jadi saat ini yang dibutuhkan, lanjut dia, adalah informasi sebagai mediasi pemasaran produk ke kuar daerah dan pemanfaatan ketersediaan sarana sebagai tempat untuk melakukan usaha bagi masyarakat.
“Untuk itu saya berharap semua media yang tergabung di PWI, bisa menjadi mitra kerja dengan menyampaikan informasi secara akurat mengenai potensial daerah dan keunggulan produk asli Kabupaten Bandung guna menarik minat beli masyarakat,” ujar dia.
Di kesempatan itu, Ketua PWI Kabupaten Bandung, H. Rahmat Sudarmaji, yang mendampingi Sahrul, menuturkan, kalau PWI ingin membina kemitraan strategis dengan Pemerintah Kabupaten Bandung dengan melakukan pendampingan setiap kegiatan yang diselenggarakan.
Rahmat menjamin, semua wartawan dibawah naungan PWI tidak akan sampai melanggar Kode Etik Jurnalis, karena sudah dilakukan pembinaan dan pendidikan agar eksistensi dan kredibilitasnya sebagai wartawan mampu menyajikan berita yang akurat, benar dan baik.
Apalagi sekarang Dewan Pers, ungkap dia, sudah menerbitkan aturan Kode Etik Jurnalis, jadi tidak akan terjadi pelanggaran karena berpedoman dengan ketentuan tersebut. “Dan PWI bisa menjadi Mitra Kerja BEDAS yang potensial saat merealisasikan program dan perencanaan kerjanya,” pungkas Rahmat. (Fattah).
