SOREANG – Bupati Bandung Dadang Naser boleh berbangga hati kali ini. Sebab perjuangannya selama bertahun-tahun sejak ia menjadi Bupati Bandung tahun 2010 silam, kini menorehkan hasil. Pemkab Bandung meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I tahun 2017 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016.
Bahkan Kabupaten Bandung Barat pun kini melakukan studi banding ke Kabupaten Bandung atas prestasi yang baru pertama kali diraih Pemkab Bandung tersebut. Kepada rombongan studi banding KBB, Dadang Naser pun mengungkapkan tips dan strategi keberhasilan pihaknya meraih WTP.
“Kita akan kuatkan chemistry untuk berkolaborasi dalam hal pembangunan. Untuk keberhasilan WTP, Pemkab Bandung lakukan pendalaman soal permasalahan hingga solusi mengenai aset yang jadi penyebab disclaimer tahun sebelumnya, juga pembentukan tim khusus,” ungkap bupati saat menerima kunjungan kerja Bupati KBB Abubakar dan rombongan, di Rumah Jabatan Bupati Bandung di Soreang, Senin (28/8/17).
Dadang pun menyebut beberapa faktor yang mempengaruhi opini BPK terhadap Kabupaten Bandung yakni akuntabilitas keuangan, pengelolaan aset, pengendalian pengadaan barang dan jasa serta tindak lanjut untuk temuan hasil pemeriksaan.
“Strategi kita untuk predikat opini diantaranya pembagian tugas untuk satgas, penguatan teknis LKPPD (Laporan atas Penyelengaraan Pemerintah Daerah), revitalisasi akuntabilitas, percepatan implementasi dan kapabilitas SPIP (Sistem Pengandalian Intern Pemerintah), serta pendampingan terhadap BPK,” bebernya.
Sebagai daerah pemekaran yang menginduk ke Kabupaten Bandung 10 tahun lalu, Kabupaten Bandung Barat (KBB) berniat memperkuat kerjasama dengan Pemkab Bandung.
“Undak usuk kerjasama KBB dan Kabupaten Bandung harus diperkuat. Selain punya historis yang sama, secara geografis dan administrasi juga sama, termasuk potensi wilayah. Jadi, kedatangan kami salah satunya terkait peningkatan opini BPK RI dari WDP menjadi WTP,” kata Bupati KBB Drs.Abubakar.,M.Si yang didampingi 25 Kepala Dinas Pemkab Bandung Barat.
Menurut Abubakar, semua hal itu tinggal dilakukan kompilasi sistem dan teknis pengelolaan pemerintahan. Ia berharap dari hasil kunker ini ke-25 dinas Pemkab Bandung Barat bisa saling mempelajari hal apa saja yang bisa diambil terkait keberhasilan kenaikan predikat BPK tersebut.
“Hari ini kami datang bersama 25 Kadis beserta jajaran, sekitar 80 orang. Tujuannya tentu saja untuk mempelajari strategi apa yang dilakukan agar pengelolaan akuntabilitas keuangan, aset dan pengendalian barjas bisa dilakukan dengan baik,” ucap Abu.
