SOREANG, balebandung.com – Defisit kuantitas sumber daya manusia bidang pendidikan dansarana prasarana (sapras) sekolah menjadi perhatian Bupati Bandung Dadang Supriatna saat ekspos Program Kerja Dinas Pendidikan (Disdik), Kamis 8 Januari 2026.
Kekurangan SDM tersebut mencapai 4.900 orang mulai dari jumlah guru, penilik, maupun pengawas di masing-masing tingkatan pendidikan dari SD hingga SMA.
Menurut bupati, kekurangan ini menjadi ‘PR’ untuk BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) untuk mendorong bagaimana kebutuhan ini betul-betul bisa dipenuhi dan disampaikan ke MenPAN RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).
“Sehingga nanti tidak ada kekurangan pengajar atau guru,” ujar Kang DS.
Karena berdasarkan eksisting saat ini, kata bupati, guru berstatus PNS ternyata tinggal 3.800 orang. Sementara untuk P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan P3K paruh waktu sekitar 10 ribu orang.
“Jadi eksisting sekitar 14 ribu orang, yaitu guru PNS, P3K, dan P3K paruh waktu yang saat ini sudah berjalan. Kekurangannya sekitar 4.900 orang,” sebutnya.
Guna memenuhi kebutuhan pengajar di Dinas Pendidikan, Kang DS menugaskan BKPSDM untuk mengusulkan ke MenPAN RB atau apakah nanti ada migrasi dari dinas lain ke Disdik.
“Apakah dengan pengusulan rekrutmen CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) ataupun peningkatan dari P3K menjadi PNS maupun dari P3K paruh waktu menjadi P3K,” ujar Kang DS.
Salah satu strategi yang harus difokuskan menurutnya adalah kualitas belajar mengajar dan mutu anak didik menerima pendidikan ini bisa dirasakan langsung oleh para siswa dan siswi di sekolah.
Persoalan kedua bidang pendidikan adalah kebutuhan sapras. Bupati Kang DS berhitung tidak kurang dari Rp2 triliun untuk memenuhi kebutuhan sapras ini.
“Kita akan terus mengajukan permohonan ke Kemendikdasmen (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah), sehingga untuk revitalisasi bisa ditanggulangi oleh APBN. Sementara untuk revitalisasi dan termasuk rehab berat, dan RKB (Ruang Kelas Baru) yang saat ini masih kekurangan 2.117 ruangan lagi. Ini juga jadi ‘PR’ kita yang harus diperjuangkan,” tuturnya.
Kang DS juga akan terus memperjuangkan ke Mendikdasmen melalui APBN untuk mendorong penambahan RKB maupun rehabilitasi ruang kelas di Kabupaten Bandung.
Ia berharap pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten bisa terjalin untuk bisa sharing anggarannya demi memeuhi kebutuhan sapras ini termasuk kebutuhan toilet.
“Setelah kita hitung, kebutuhan toilet itu membutuhkan hampir 7.000 titik toilet dan menghabiskan anggaran berdasarkan rencana yaitu hampir Rp900 miliar,” ungkapnya.
Perbandingan kebutuhan toilet itu pun terbagi antara kebutuhan toilet untuk laki-laki dan perempuan berbeda.
“Untuk laki-laki 1 toilet berbanding 40 siswa, dan untuk perempuan 1 toilet berbanding 30 siswi. Ini kita kejar, sehingga sanitasi di masing-masing sekolah ini bisa terwujud agar lebih terjamin kesehatannya,” kata Kang DS.***
