KUTAWARINGIN, balebandung.com – Bupati Bandung Dadang Supriatna atau yang akrab disapa KDS, menegaskan pentingnya kedisiplinan, evaluasi kinerja, sinergitas antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta langkah cepat dalam menghadapi ancaman kekeringan di Kabupaten Bandung.
Hal tersebut disampaikan KDS saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Desa Sukamulya, Kecamatan Kutawaringin, Jumat (21/8/2026).
Dalam rakor tersebut, KDS juga menyoroti dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian. Ia menginstruksikan Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) untuk bergerak cepat melakukan normalisasi saluran irigasi serta memetakan kebutuhan air di lahan pertanian.
Berdasarkan data Lahan Baku Sawah (LBS) Kabupaten Bandung seluas 27.800 hektare, sekitar 1.950 hektare di antaranya berada dalam kondisi waspada hingga terancam mengalami kekeringan.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung terus memperjuangkan dukungan anggaran untuk normalisasi Daerah Irigasi (DI), sekaligus memperkuat koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Kementerian Pertanian.
“Sisa waktu yang ada harus dimanfaatkan secepat mungkin. Saya minta Dinas PU dan Dinas Pertanian segera berkoordinasi dengan BBWS untuk pelaksanaan normalisasi DI dan skema pompanisasi. Potensi puluhan ribu hektare lahan sawah ini harus kita selamatkan agar produksi pangan tetap terjaga,” ujar KDS.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah menjaga produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah di tengah kondisi kemarau.
Selain sektor pertanian, KDS memberikan perhatian terhadap evaluasi kedisiplinan dan kinerja aparatur pemerintah. Para kepala OPD dan jajaran pimpinan diminta rutin melakukan evaluasi, peningkatan kapasitas, serta pembinaan internal untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
KDS juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menghilangkan ego sektoral dan memperkuat kolaborasi dalam menjalankan program pembangunan.
“Jangan ada ego sektoral. Kita harus membangun komunikasi dan koordinasi yang baik, karena keberhasilan pemerintah daerah bukan keberhasilan satu OPD saja, tetapi keberhasilan bersama,” tegasnya.
Di sisi lain, KDS menegaskan komitmennya terhadap kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), termasuk melalui pengawalan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu kepada pemerintah pusat.
“Perjuangan alih status dari P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu alhamdulillah diakomodasi. Namun saya tekankan, peningkatan status ini harus diimbangi dengan integritas, kepedulian terhadap pemerintah daerah, serta peningkatan fokus pada kinerja pelayanan masyarakat,” tegasnya.
KDS berharap peningkatan status kepegawaian tersebut semakin mendorong aparatur untuk memberikan kinerja terbaik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menutup arahannya, KDS mengajak seluruh jajaran perangkat daerah, BUMD, hingga pemerintahan di tingkat kecamatan untuk menjaga soliditas internal, memperkuat komunikasi berjenjang, serta bekerja secara profesional dan responsif.
“Yang paling penting adalah kekompakan. Kita harus satu visi, satu langkah, dan terus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kabupaten Bandung,” pungkas KDS.***
