BANDUNG – Ketua (Koorwil) Koordinator Wilayah ISMAHI (Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia) Jawa Barat, Fernando Manggala Yudha menyatakan pihaknya mendesak KPU RI untuk mengevaluasi Panitia Seleksi Calon Anggota KPU Jawa Barat, yang dianggap diintervensi dan tidak independen dalam melakukan fit and proper tes calon anngota KPU Jabar.
“KPU adalah lembaga yang independen tidak boleh berpihak ke salah satu partai politik atau ikut dalam politik praktis. Kalau saja perekturannya saja sudah adanya indikasi kecurangan, bagaimana integritas KPU Jabar lima tahun yang akan datang?” ungkap Fernando dalam rilisnya, Senin (24/9/18).
Pihaknya khawatir bila permasalahan ini tidak dapat terselesaikan dengan cepat, kedepannya Jawa Barat tidak akan menjadi suksesor Pemilu di Indonesia. Fernando menilai pencermatan oleh KPU RI terhadap hasil laporan seleksi Calon Anggota KPU Prov. Jawa Barat tidak jelas subtansi dan dasar hukumnya.
“Ini sebetulnya dapat dilaporkan sebagai bentuk dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU RI terhadap proses pelaksanaan seleksi. Dari sisi SK KPU RI tersebut pun, dapat digugat secara hukum ke PTUN untuk dibatalkan pelantikan terhadap anggota KPU Jabar yang baru,” tandasnya.
Dengan konsekuensi pembatalan SK tersebut, imbuh dia, PTUN dapat memaksa KPU RI untuk melaksanakan Fit & Proper Test ulang.
Sebelumnya diberitakan Tim Seleksi Anggota KPU Jawa Barat periode 2018-2023 telah mengumumkan 14 nama yang dinyatakan lulus untuk mengikuti Fit and Proper Test, yang tertuang di berita acara nomor 06/PP.06-BA/32/Timsel-Prov/IX/2018, pada Kamis 20 September 2018.***
6 Calon Anggota KPU Jabar yang Namanya Hilang Ancam Gugat ke PTUN
6 Calon Anggota KPU Jabar Pertanyakan Hasil Fit and Proper Test
