Bale Bandung

Kang DS Targetkan Banjir Bandung Selatan Beres 3 Tahun, Caranya?

×

Kang DS Targetkan Banjir Bandung Selatan Beres 3 Tahun, Caranya?

Sebarkan artikel ini
Bupati Bandung terpilih HM. Dadang Supriatna saat silaturahmi dengan Tim Relawan Bedas Rancaekek, di Kel Kencana, Kec Rancaekek, Sabtu (26/12/20). by iwa/bbcom
Bupati Bandung terpilih HM. Dadang Supriatna saat silaturahmi dengan Tim Relawan Bedas Rancaekek, di Kel Kencana, Kec Rancaekek, Sabtu (26/12/20). by iwa/bbcom

RANCAEKEK, Balebandung.com – Bupati Bandung terpilih HM. Dadang Supriatna menargetkan akan mengurangi kawasan banjir di Kabupaten Bandung dalam jangka waktu tiga tahun. Dadang Supriatna mengaku sudah punya solusi untuk mengatasi persoalan banjir di Kabupaten Bandung, dengan konsep yang ditawarkan para ahlinya.

“Saya sudah punya konsep bersama para pakar di bidangnya dari ITB, untuk mengurangi banjir di empat kecamatan yaitu Rancaekek, Bojongsoang, Baleendah dan Dayeuhkolot. Majalaya belum ada konsepnya karena memang Majalaya itu dataran rendah,” ungkap Kang DS, sapaan Dadang Supriatna saat silaturahmi dengan Tim Relawan Bedas Rancaekek, di Kelurahan Kencana, Kecamatan Rancaekek, Sabtu (26/12/20).

Terlebih dari banjir seluruh cekungan Bandung selatan yang mencapai 5.250 hektare, dengan konsep ini akan tersisa 590 ha di Kecamatan Majalaya. Sisa banjir di Majalaya ini akan selesai jika dibuatkan danau buatan di Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang sebagai penampung luapan air Sungai Citarum.

Konsultan teknik sipil dari ITB, Rachmad Mekaniawan menjelaskan, pengendalian banjir di Bandung selatan bisa dituntaskan melalui konsep solusi banjir tengah kota dengan dibuat terowongan seperti Stormwater Management and Road Tunnel (Smart Tunnels) yang diterapkan di Kuala Lumpur Malaysia.

Alternatif kedua dengan cara membuat fasilitas pengendalian banjir bawah tanah dengan konsep Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel atau G-Cans seperti yang diterapkan di Tokyo,Jepang.

“Hanya saja Bandung lebih smart karena tidak pakai pompa, yaitu dengan mengandalkan gravitasi dan open channel. Jadi, akan jauh lebih murah biayanya juga,” kata Rachmad.

Menurutnya, banjir Bandung Selatan tidak bisa selesai kalau elevasi tinggi muka air (TMA) Sungai Citarum di Dayeuhkolot mencapai lebih 659 meter dari permukaan laut.

“Dengan konsep saya, air itu tidak akan lebih dari 658 mdpl. Jadi elevasi di Dayeuhkolot harus ditekan. Selama Dayeuhkolot tidak dituntaskan banjirnya, ya semua yang di sisi timur Dayeuhkolot ikutan bermasalah. Semua antri lewat Dayeuhkolot. Termasuk Rancaekek, airnya antri di Dayeuhkolot. Kalau banjir di Dayeuhkolot dituntaskan, otomatis banjir Rancaekek juga tuntas,” papar Rachmad.

Ia pun sepakat jika banjir Bandung Selatan bisa tuntas dalam tiga tahun seperti yang ditargetkan Dadang Supriatna. “Kalau pembangunan kontruksinya bisa cepat. Asalkan pembebasan tanahnya lancar, tiga tahun bisa beres,” jelasnya.

Disinggung soal biaya proyek untuk penangulangan banjir ini, Rachmad mengatakan akan jauh lebih murah ketimbang Smart Tunnel Malaysia. “Hanya separuh dari Smart Tunnel Malaysia nilianya. Soal biaya nanti, kalau bukan dari APBD maupun APBN, bisa saha melalui skema Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU),” ujarnya.

Rachmad menandaskan, jika persoalan banjir di Bandung tidak segera dituntaskan, masyarakat akan cendreung bikin rumah di lereng-lereng gunung. “Kalau sudah begitu dampaknya semakin parah terhadap lingkungan. Di luar negeri seperti Jepang, Korea rumah hanya ada di daerah datar, bukan di bukit-bukit seperti di Kawasan Bandung Utara,” kata Rachmad.***

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bale Bandung

DAYEUHKOLOT, balebandung.com – Bupati Bandung Dadang Supriatna atau KDS menegaskan pentingnya integritas, kapasitas, dan pemahaman terhadap aturan bagi kepala desa dalam mengelola pemerintahan dan keuangan desa. Menurut KDS, besarnya anggaran yang dikelola pemerintah desa harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal tersebut penting agar anggaran desa benar-benar memberikan […]

Bale Bandung

BANDUNG, balebandung.com – Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 963/B/O/2026 Telkom University (Tel-U) secara resmi membuka Fakultas Kedokteran (FK Tel-U) sebagai langkah strategis dalam menjawab kebutuhan layanan kesehatan nasional yang terus berkembang. Bertempat di Gedung N kampus Tel-U Bandung, pada Selasa (1/9/2026), peresmian ini menandai era baru pendidikan kedokteran di Indonesia […]

Bale Bandung

BANDUNG, balebandung.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat mengecam keras aksi seorang oknum yang mengaku wartawan dan mengamuk di SDN 2 Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Ketua PWI Jawa Barat Terpilih Tantan Sulthon Bukhawan menegaskan, tindakan tersebut tidak mencerminkan perilaku seorang wartawan dan telah mencederai marwah profesi kewartawanan. “PWI Jawa Barat mengecam keras tindakan oknum yang […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Bupati Bandung Dadang Supriatna menyatakan dukungan Pemerintah Kabupaten Bandung terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prakarsa DPRD tentang pencegahan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi serta penanganan terhadap anak yang menjadi korban pornografi. Menurut Dadang, regulasi tersebut memiliki arti penting di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin terbuka. Kondisi tersebut menghadirkan tantangan […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Bupati Bandung Dadang Supriatna atau yang akrab disapa KDS mendorong seluruh sumber daya manusia (SDM) kesehatan di Kabupaten Bandung tidak hanya meningkatkan kompetensi medis, tetapi juga memperkuat kemampuan komunikasi, empati, sikap, dan etika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut KDS, kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis tenaga kesehatan. Sikap […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Bupati Bandung Dadang Supriatna menyiapkan skema insentif bagi pemilik lahan yang mempertahankan sawahnya sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Salah satunya berupa pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B. Kebijakan tersebut disiapkan seiring proses penetapan LP2B Kabupaten Bandung yang mencakup sekitar 24.200 hektare atau 87 persen dari […]