BANDUNG, balebandung.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terus berkomitmen menyelesaikan persoalan stunting kendati angka prevalensinya di Jabar menurun. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan memaksimalkan peran Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan aparatur desa untuk penanganan stunting.
Hal itu disampaikan Gubernur Jabar di hadapan ribuan kader PKK pada peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 yang dirangkaikan dengan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61, di Gedung Sabuga Kota Bandung, Selasa (18/11/2025).
Gubernur KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi mengatakan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar sudah mengalokasikan anggaran untuk kader PKK melakukan pendataan terhadap masalah kesehatan warga.
Setelah pendataan, KDM akan langsung merumuskan kebijakan penanganan masalah kesehatan masyarakat, termasuk menyediakan anggaran penanganan stunting dan penyakit lain selama satu tahun ke depan atau hingga penyakit tertangani.
“Nanti kita menghitung biaya penanganannya selama setahun, stunting berapa sih setahun, kemudian lepra berapa dalam setahun, TBC berapa dalam setahu. Itu akan kami biayai sampai selesai dan nanti yang jadi pemandunya adalah kader PKK,” jelas gubernur.
Selain itu, penanganan stunting juga akan memaksimalkan dana desa. KDM menuturkan, usai pembangunan infrastruktur desa diambil alih oleh Pemda Provinsi Jabar, pemerintah desa bisa lebih fokus pada penanganan masalah kesehatan warga, salah satunya stunting.
Adapun, dalam momen peringatan HKG PKK ke-53 tingkat Jabar, KDM mengingatkan kembali tugas PKK adalah untuk melakukan pembebasan terhadap problematika masyarakat.
Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat Siska Gerfianti dalam laporannya mengatakan 3.000 pengurus dan kader yang hadir di Sabuga hanya sebagian kecil dari jumlah kader yang ada di Jawa Barat. Data terbaru menunjukkan, saat ini Jabar memiliki 1.354.415 kader, dengan rincian 831.799 kader umum dan 522.616 kader khusus. Jumlah ini belum termasuk 186.695 jumlah pengurus TP PKK kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.
“Sejak kami dilantik pada 11 Maret lalu, kami para peggurus TP PKK provinsi dan kabupaten/kota maupun kecamatan dan desa/kelurahan terus menggulirkan kegiatan di tengah masyarakat. Kami mencatat di Jawa Barat jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan sebanyak 91 kegiatan, baik kegiatan lapangan maupun webinar,” ungkap Siska.***
