SOREANG – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Barat Saca Suhendi menyatakan, tak ada dualisme kepengurusan KNPI Kabupaten Bandung, setelah adanya hasil musyawarah daerah KNPI Kabupaten Bandung pada 12 Maret lalu. Pelantikan pengurus KNPI Kabupaten Bandung pada Senin 25 April 2016,kata Saca, sebagai bukti tidak adanya dualisme tersebut.
“Saya hadir di Gedung M. Toha ini untuk melantik kepengurusan KNPI Kabupaten Bandung di bawah kepemimpinan Galih Hendrawan,” kata Saca saat pelantikan kepengurusan DPD KNPI Kab Bandung di Gedung Moch. Toha Kompleks Perkantoran Pemkab Bandung, Soreang, Senin (25/4/16). .
Dia menambahkan, pelantikan kepengurusan KNPI Kabupaten Bandung juga dihadiri Bupati Bandung Dadang M. Naser dan Wakil Bupati Gun Gun Gunawan serta Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kab Bandung. “Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten Bandung sudah menghasilkan kepengurusan yang sah karena Galih Hendrawan sudah mendapatkan suara terbanyak dalam pemungutan suara pada Musda Maret lalu,” ujarnya.
Senada dengan Saca, Ketua DPD KNPI Kabupaten Bandung periode 2016-2019 Galih Hendrawan menegaskan, hanya ada satu kepengurusan KNPI Kabupaten Bandung yang sah dan secara resmi dilantik oleh DPD KNPI Jawa Barat.
“Tidak ada KNPI yang lain. Kami sudah sah dilantik oleh DPD KNPI Jabar yang dihadiri unsur Muspida Kabupaten Bandung. Sejak menjelang Musda KNPI Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu, sudah jelas dibuka seluas-luasnya kesempatan untuk pendaftaran menjadi calon ketua,” tegas Galih usai pelantikan.
Untuk membuat perubahan di kepengurusan barunya, kata Galih, pihaknya pun akan lebih banyak melakukan diskusi dengan unsur di pemerintah. Bahkan, Pakta Integritas pun telah ditandatangani para pengurus baru.
Dirinya pun siap melakukan terobosan-terobosan baru, di mana fungsi pemuda akan terus didorong dalam melakukan pengawasan pembangunan di Kabupaten Bandung dan akan berkoordinasi mengenai pembangunan yang dilakukan.
“Yang saya lihat memang peran pemuda belum aktif baik dari segi ekonomi maupun kultur dan budaya. Yang akan kami bahas dalam fungsi pengawasan pembangunan, agar peran serta pemuda aktif kembali,” ujar Galih.
