BANDUNG – Pasangan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih Ridwan Kamil – Uu Ruzhanul Ulum harus mampu mewujudkan visi misinya pada saat mencalonkan diri di kontestasi Pilgub Jabar 2018 lalu. Lebih dari itu, dari Gubernur Jabar yang baru ini diharapkan pula melahirkan berbagai inovasi untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada dan mampu membuat Jabar sebagai provinsi termaju di Indonesia.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Pasundan (Unpas) Muhammad Budiana, S.Ip,MS.i menandaskan apa yang diharapkan dari Gubernur Jabar terpilih tentunya apa yang dipolakan dalam visi misinya pada saat dia mencalonkan kemarin bisa terwujud.
“Persoalannya, tinggal ke depan secara konsisten dia harus bisa tegak lurus melaksanakan hal itu, ditambah harus pandai mendengar dan bijak melaksanakan pemerintahan di Jabar dan melahirkan berbagai inovasi yang bisa memecahkan persoalan di Jawa Barat,” kata Budiana kepada Balebandung.com, Rabu (1/8/18).
Sebab menurutnya tentu ada hal-hal menarik dalam visi misi keduanya yang membuat para pemilih tertarik memilih Ridwan-Uu. “Karena itu jangan sampai dikecewakan para pemilih ini dan jangan kecewakan juga yang tidak memilihnya kemarin. Sebab hari ini 40 juta masyarakat Jabar adalah rakyat yang harus diurus Ridwan-Uu, tidak boleh pilih-pilih kota atau kabupaten mana yang didahulukan. Misalnya lebih mendahulukan kota/kabupaten yang memilihnya, dan menomorduakan yang tidak memilihnya, fatal kalau ada mental seperti itu,” pesannya.
Kekurangan yang masih ada pada masa pemerintahan Ahmad Heryawan selama 10 tahun, kata dia, harus jadi perhatian gubernur yang baru. Begitu pula mempertahankan hal yang sudah baik di pemerintahan sebelumnya, harus bisa dibuat lebih baik lagi.
Budiana menyebut beberapa garis besar program-program yang harus diperhatikan Ridwan – Uu diantaranya untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jabar antara lain pendidikan, kesehatan dan daya beli atau ekonomi. Selain itu juga sektor infrastruktur, ketahanan pangan dan komunikasi politik.
Nih, beberapa poin yang menjadi catatan Budiana untuk diperhatikan oleh Gubernur/Wagub Jabar yang baru;
Pertama yang harus jadi prioritas yakni persoalan pendidikan di mana hasil analisa perjalanan terakhir dari gubernur yang lalu, ternyata tingkat pendidikan kita masih di level SMP. “Ini kan masih ironis, sebagai provinsi yang disebut-sebut sebagai penyangga ibukota, masa iya pendidikannya tidak jauh di atas Papua,” ujar Budi.
Ia tidak menampik jika di bidang pendidikan harus bertumpang tindih dengan peraturan sistem pendidikan nasional dari Kementerian Pendidikan. “Tapi kalau kepala daerahnya cerdas dan inovatif, Jawa Barat harus mampu membuat inovasi-inovasi yang menguntungkan kaum mudanya dalam konteks pendidikan pada level dasar menengah,” tukas Budi.
Jika persoalan pendidikan dan infrastruktur pendidikan ini bisa terselesaikan, terang Budi, artinya Jabar sudah betul-betul bisa memperbaik sumber daya manusianya, dan siap disebut sebagai daerah penyangga ibukota dan siap menghadapi fenomena Jabar ke depan seperti fenomena bonus demografi.
Di bidang kesehatan, Budiana juga menyoroti persoalan kesehatan di mana rumah sakit daerah Provinsi Jawa Barat belum sebanyak provinsi lainnya seperti Jawa Tengah dan Sukabumi.
“Bukan artinya harus terpaku ke berapa banyak RSUD Provinsi, tapi inovasi-inovasi harus dilakukan di bidang kesehatan ini. Seperti bagaimana mendidik masyarakat jabar dalam konteks pola hidup sehat, memberi sosialisasi pemahaman pola hidup sehat dengan baik,’ urainya.
Ketiga, masalah ketimpangan ekonomi terutama bagi masyarakat di Jabar selatan, Jabar bagian tengah maupun Jabar wilayah barat.
Selain ketiga sektor itu, sektor lainnya yang tak kalah penting untuk menjadi prioritas adalah masalah infrastruktur yang memang paling populer dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Termasuk juga bidang ketahanan pangan pun harus mendapat perhatian agar jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti di Maluku-Ambon di mana salah satu suku mengalami kelaparan.
Budiana juga menggarisbawahi bidang komunikasi politik. Menurutnya, Gubernur Jabar ke depan harus mampu membangun komunikasi politik yang baik dengan berbagai macam stakeholder dan kekuatan politik yang ada di Jabar.
“Kepala daerah di Jawa Barat harus mampu mendukung kondusifitas wilayahnya dan Jawa Barat sendiri harus jadi kekuatan yang mendukung kondusifitas nasional. Jangan sampai terbalik, Jawa Barat malah jadi gudangnya para teroris di mana yang ditangkap Densus selama ini acapkali banyak terduga teroris yang berasal dari Jabar,” beber Budi.
Untuk merubah hal itu, Gubernur Jabar ke depan harus mampu menjalin komunikasi yang baik, bekerjasama dengan Densus, aparat kepolisian dan penegak hukum lainnya, aspek ekonomi pun harus diperhatikan.
Dan yang terpenting aspek pendidikan yang juga bersentuhan dengan kondusivitas tersebut. Misalnya soal toleransi di Jawa Barat, jangan sampai ada lagi praktek-praktek anti humanis atau anti toleran lagi di Jawa Barat ini. Paham radikalisme yang mulai merangsek masuk ke kampus-kampus harus dicegah.
“Bagaimana menciptakan ketenangan dan kondusifitas dari sisi seperti itu, tentunya faktor komunikasi politik itu tadi yang harus terjalin dengan baik,” jelas pengamat politik dan pemerintahan ini.
Dengan demikian, Gubenur Jabar yang baru akan mendapat dukungan yang baik dari tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama yang ada di Jawa Barat. “Lembaga atau institusi yang terkait hal itu seperti MUI dan FKUB harus dirangkul, sehingga menjadi mitra terdepan gubernur untuk membangun citra Jabar yang toleran, gemah ripah repeh rapih,” pungkas Budiana. ***
