BANDUNG, balebandung.com – Upaya memperluas akses keuangan bagi penyandang disabilitas terus diperkuat. Hal itu terlihat dalam kegiatan edukasi keuangan yang digelar di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat(OJK Jabar), Rabu, 11 Maret 2026.
Dalam kegiatan tersebut diluncurkan flyer edukasi keuangan bagi penyandang disabilitas melalui program “Disabilitas Berdaya Keuangan Inklusif Tercipta (Dia Kita)”.
Kegiatan ini menghadirkan berbagai pihak, mulai dari komunitas disabilitas, lembaga keuangan, hingga pemerintah daerah.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan hadir memberikan sambutan sekaligus menegaskan pentingnya literasi keuangan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Menurut Farhan, dunia keuangan tidak boleh menjadi sesuatu yang asing, terutama bagi kelompok disabilitas. Ia menilai pemahaman terhadap sistem perbankan dan pengelolaan keuangan menjadi bekal penting untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.
“Perbankan menjadi kuat karena adanya kepercayaan masyarakat. Karena itu dunia keuangan tidak boleh terasa jauh atau asing bagi siapa pun, termasuk teman-teman penyandang disabilitas,” ujar Farhan.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan aksesibilitas layanan perbankan. Farhan menilai, lembaga keuangan perlu menghadirkan layanan yang ramah disabilitas, seperti kemampuan bahasa isyarat bagi petugas frontliner hingga pemanfaatan teknologi untuk memudahkan proses identifikasi dan transaksi.
Selain akses layanan, Farhan menekankan literasi keuangan juga harus mendorong produktivitas ekonomi.
Di era digital saat ini, berbagai peluang terbuka luas bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan memperoleh penghasilan, termasuk melalui platform digital.
“Literasi keuangan bukan hanya soal mengatur uang, tetapi juga bagaimana meningkatkan produktivitas dan memanfaatkan peluang ekonomi yang ada,” kata walikota.
Farhan berkomitmen terhadap inklusivitas sejalan dengan visi pembangunan Kota Bandung hingga 2029, yakni Bandung UTAMA (Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis), di mana aspek “terbuka” menekankan pentingnya akses yang setara bagi semua warga.
Sementara itu, Presiden Pergerakan Disabilitas dan Lanjut Usia (Dilans), Farhan Helmy menyampaikan, isu disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait aksesibilitas di ruang publik maupun layanan keuangan.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas menjadi kunci dalam menciptakan sistem yang benar-benar inklusif.
“Isu disabilitas tidak cukup hanya berhenti pada komitmen atau seremoni. Harus ada implementasi nyata yang dirasakan langsung oleh penyandang disabilitas,” ujarnya.
Melalui berbagai program yang dijalankan selama empat tahun terakhir, Dilans terus mendorong peningkatan literasi, advokasi kebijakan, hingga pengembangan usaha bagi penyandang disabilitas.
Sedangkan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat, Darwisman mengatakan, program literasi keuangan bagi disabilitas merupakan bagian penting dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia.
Ia berharap melalui program Dia Kita semakin banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan akses informasi, layanan perbankan, serta kemampuan mengelola keuangan secara mandiri.
“Dengan literasi keuangan yang baik, masyarakat termasuk penyandang disabilitas dapat menjadi pelaku ekonomi yang lebih mandiri dan terampil,” ujarnya. ***
