KAB BANDUNG – Kepala Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Imas RE. Sujana mempertanyakan beberapa pengerjaan proyek pembangunan di wilayah pedesaan di Kabupaten Bandung, termasuk di Desa Padamulya, baik yang pendanaannya bersumber dari pemerintah pusat maupun Pemprov Jabar. Sebab menurut Imas program pembangunan tersebut tidak pernah melibatkan pemerintahan desa secara langsung.
Kebanyakan proyek yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa itu, kata Imas, dilaksanakan oleh pihak ketiga yang memenangkan lelang tender pengerjaan di tingkat pusat maupun provinsi. Namun dalam pelaksanaannya, pihak pemerintahan desa tidak pernah dilibatkan secara langsung dan perangkat desa hanya sebatas mengetahui.
Kades pun lantas mempertanyakan pelaksanaan proyek pengerjaan instalasi pembuangan air limbah (IPAL) lingkungan, yang rencananya dibuat di desanya di RW 17. Proyek yang sudah direncanakan sejak awal 2015 itu hingga kini belum juga ada tindak lanjutnya.
Otomatis, kata Imas, warga yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari sosialisasi, mempertanyakannya kepada pihak desa, karena warga memang membutuhkannnya. Padahal menurut informasi, tadinya proyek pengerjaan IPAL lingkungan di Desa Padamulya yang nilai proyeknya sebesar Rp 500 juta rencananya mulai dikerjakan fisiknya pada Oktober 2015.
“Tapi hingga Januari 2016, pengerjaan proyek tersebut belum terlaksana. Padahal sepengetahuan kami, proyek tersebut masuk ke dalam tahun anggaran 2015,” ungkap Imas, Jumat (15/1/16).
Kades juga menambahkan, tidak hanya proyek IPAL saja yang tak melibatkan pihak desa secara langsung. Beberapa proyek lainnya, terkadang aparat desa hanya mengetahui saat sudah ada pengerjaan oleh pihak ketiga, seperti contohnya yaitu pengerjaan jalan rabat beton di Desa Padamulya tahun lalu.
Padahal setelah proyek beres dikerjakan, kata Imas, ketika ada komplain atau protes dari masyarakat, pasti datangnya ke desa. “Jadi, kita sendiri jadi bingung saat ada komplen dari masyarakat kalau ada hasil pengerjaan proyek kurang memuaskan. Sedangkan pihak ketiga sebagai pelaksana tidak pernah kelihatan batang hidungnya lagi” ujar Imas.
Ke depan, Imas berharap pihak pemerintah bisa mengikutsertakan perangkat desa secara langsung jika melaksanakan sebuah proyek di pedesaan, agar pemerintah desa bisa menjelaskan jika ada pertanyaan dan keluhan dari masyarakatnya.
