GESAT – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berinovasi mengintegrasikan Kartu Identitas Pegawai, Kartu Pintar NPWP dan ATM bjb dalam satu kartu yang dinamai Kartu Masagi dengan platform KARTIN1 (kartin-one). Kartu Identitas Pegawai Terintegrasi ini hasil kolaborasi Pemprov Jabar, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI dan Bank bjb.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan Kartu Masagi merupakan kegiatan non-APBD, dan Jabar menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan sistem integrasi kartu identitas pegawai ini.
“Kartu Masagi telah terintegrasi beragam fungsi yaitu sebagai Kartu Identitas Pegawai, Kartu Pintar NPWP dan ATM BJB. Ke depan akan lebih banyak lagi layanan yang diintegrasikan seperti layanan kependudukan, BPJS, serta layanan lainnya,” ungkap Gubernur saat peluncuran Kartu Masagi di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Rabu (18/10/17).
Aher mengungkapkan, sebagai langkah awal Kartu Masagi akan dicetak untuk 42.000 karyawan di lingkungan Pemprov Jabar. Jika dinilai sukses, pihaknya akan menghimbau pada pemerintah kabupaten dan kota untuk menerapkannya.
Aher menegaskan, sistem KARTIN1 juga terbuka lebar bagi masyarakat umum, namun tidak menghilangkan fungsi kartu-kartu lain yang digunakan sebelumnya.“Untuk sementara ASN lingkungan Pemprov Jabar dulu, nanti masyarakat juga iya, karena masyarakat juga nyaman dengan ini, termasuk nanti identitas masyarakat jadi terpusat,” ujar Aher.
“Tentu kartu-kartu asalnya dipelihara terus. Tidak berarti KTP jadi dihilangkan gara-gara masuk ke situ (ke KARTIN1), tidak. KTP tetap KTP,” tegasnya.
Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI Ken Dwijugiasteadi menekankan, kerahasiaan dan keamanan data pemilik kartu terjaga dengan sistem sidik jari, sehingga kartu tidak dapat disalahgunakan pihak lain jika kartu hilang. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa masyarakat sangat dibolehkan mengajukan KARTIN1 dengan mendaftar ke kantor pajak setempat.
“Kalau kartu hilang, tidak bisa disalahgunakan. Kalian tahu password-nya tapi tidak punya jempolnya (sidik jari), tidak akan bisa,” kata Ken.“Pegawai pemerintah dulu, kalau nanti masyarakat mau silakan. Siapa saja, daftar ke kantor pajak bisa kok,” lanjutnya.
Menurut Ken, penandatanganan kerja sama dan peluncuran Kartu Identitas Pegawai Terintegrasi ini menjadi yang pertama di dunia. Dirjen Pajak memilih Jabar karena dinilai paling siap dibanding daerah lain dalam penerapan teknologi ini.
“Saya sudah tanda tangan mengenai kartu identitas tunggal ini. Perjanjian ini jadi yang pertama di dunia. Saya terima kasih,” ujar Ken.
Ken mengatakan, kartu ini merupakan platform yang menyediakan berbagai kemudahan bagi masyarakat. Mulai dari transaksi perbankan, NPWP dan laporan Surat Pajak Tahunan (SPT). “Bahkan kalau kita mau nanti sampai ke e-Tol,” kata Ken.
