SOREANG, Balebandung.com – Calon Bupati Bandung petahana nomor urut 2 Dadang Supriatna menyatakan semua pencapaian yang ia sampaikan kepada publik selama menjabat Bupati Bandung 3,5 tahun merupakan fakta dengan data yang ada.
Seperti capaian peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung yang semula Rp960 miliar pertama kali ia menjabat bupati, sudah meningkat menjadi Rp1,5 triliun. Demikian pula APBD Kabupaten Bandung yang semula mencapai Rp4,6 triliun pada masa awal kepemimpinannya, dalam tiga tahun sudah meningkat signifikan menjadi Rp7,5 triliun.
Hal ini pun disampaikan Cabup Dadang Supriatna pada debat perdana yang digelar KPU Kabupaten Bandung di Sutan Raja Soreang, Rabu (30/10/2024).
“Angka peningkatan PAD dan APBD itu kan sudah diketahui oleh publik. Semua fraksi di DPRD Kabupaten Bandung pun sudah mengetahui dan angkanya jelas dan tidak bisa dimanipulasi lagi. Artinya kan, tidak ada kehobongan publik,” tukas Cabup Dadang Supriatna.
Bukan itu saja, imbuh dia, pencapaian Indeks Pembangunan Mansia (IPM) pun meningkat dari 72 poin menjadi 73,74 poin. Dadang Supriatna mengakui semua pencapaian itu bukan merupakan hal yang mudah, terutama dari indikator pertumbuhan ekonomi.
“PDRB Kabupaten Bandung sudah mencapai Rp11 juta per tahun 2023 dari yang semula Rp10 juta. Artinya, rata-rata nilai tambah yang dihasilkan oleh satu orang penduduk di Kabupaten Bandung sekitar Rp3,2 juta,” paparnya.
Kang DS juga menyinggung pencapaian penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dan inflasi yang relatif stabil di bawah rata-rata nasional dan provinsi.
Diketahui alam debat perdana KPU, Cabup nomor urut 1 Sahrul Gunawan menyinggung soal pencapaian peningkatan PAD dan APBD Kabupaten Bandung selama kepemimpinan Dadang Supriatna.
Menurut Sahrul, dalam PAD yang dicapai Rp1,5 triliun itu sebenarnya ada nomenklatur pendapatan lain-lain antara lain pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sekitar Rp400 miliar.
Pertanyaan Sahrul ini menanggapi Cabup Dadang Supriatna yang menilai jawaban Sahrul nggak nyambung soal pertanyaan ekonomi inklusif.
“Kalau antara fakta dengan data tidak sesuai apakah ini bisa disebut kebohongan publik Pak Bupati?” tanya Sahrul.***
