BANDUNG, Balebandung.com – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat menilai stabilitas sektor jasa keuangan di Jawa Barat sampai dengan September 2023 tetap terjaga.
“Kondisi ini resilien dengan kinerja keuangan yang bertumbuh dan indikator prudensial, seperti likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global,” kata Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, Indarto Budiwitono, saat Media Update Triwulan III-2023 di Kota Bandung, Kamis (16/11/2023).
Perkembangan Sektor Perbankan
Pada September 2023, kredit/pembiayaan perbankan Jawa Barat bertumbuh sebesar 6,85 persen yoy (Agustus 2023: 7,41 persen yoy) menjadi Rp594,95 triliun.
Dengan pertumbuhan tertinggi di sektor listrik, gas, dan air (66,30 persen yoy), jasa pendidikan (40,00 persen yoy), sosial budaya & hiburan (36,70 persen yoy), jasa kesehatan (18,53 persen yoy) serta real estate persewaan dan jasa perusahaan (17,50 persen yoy).
Sementara dari perolehan market share, kepemilikan rumah tinggal masih mencatatkan porsi tertinggi sebesar 26,40 persen, diikuti perdagangan 18,50 persen dan pembiayaan multiguna 17,60 persen.
Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan Jawa Barat pada September 2023 bertumbuh sebesar 3,66 persen yoy (Agustus 2023: 2,97 persen yoy) menjadi sebesar Rp652,97 triliun. Dengan porsi tertinggi pada tabungan sebesar 45,90 persen, diikuti deposito 33,70 persen dan giro sebesar 19,50 persen.
OJK mendorong kinerja intermediasi dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan dan terjaganya likuiditas.
Likuiditas industri perbankan Jawa Barat pada September 2023 dalam level yang memadai dengan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 91,11 persen (Agustus 2023: 90,98 persen). Sementara kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 3,49 persen (Agustus 2023: 3,63 persen).
Perbankan Syariah
Beberapa tahun terakhir, tren pertumbuhan perbankan syariah di Jawa Barat mencatatkan kinerja yang lebih tinggi dibanding perbankan konvensional. Pembiayaan perbankan syariah di Jawa Barat per September 2023 mencapai Rp64,08 triliun dan tumbuh 14,57 persen yoy yang ditopang oleh pembiayaan dari Bank Umum Syariah dengan porsi pembiayaan sebesar 63,96 persen. Disusul Unit Usaha Syariah sebesar 27,53 persen dan BPR Syariah sebesar 8,52 persen dari total pembiayaan perbankan syariah.
Market share pembiayaan perbankan syariah juga terus menunjukkan tren kenaikan, dari sebesar 7,99 persen pada tahun 2019 (sebelum pandemi Covid-19) menjadi 9,72 persen per September 2023.
Perkembangan Sektor Pasar Modal
Di Jawa Barat, jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia saat ini sejumlah 69 perusahaan yang terdiri dari sektor perbankan, telekomunikasi, properti, serta industri makanan dan minuman.
Sampai September 2023, nominal transaksi saham dari Jawa Barat mencapai Rp158,74 triliun yang didominasi oleh investor ritel.
Sementara itu, jumlah Single Investor Identification atau SID di Jawa Barat masih menjadi yang terbanyak yaitu mencapai 2.62 juta SID atau sekitar 22,45 persen dari total SID Nasional.
Perkembangan Sektor Industri Keuangan Non Bank
Dari perusahaan pembiayaan, outstanding piutang bertumbuh sebesar 11,62 persen yoy pada September 2023 (Agustus 2023: 12,30 persen yoy) menjadi sebesar Rp72,8 triliun, lebih besar dibandingkan masa pandemi yang sempat bertumbuh negatif di akhir tahun 2021.
Sekitar 26 persen pembiayaan disalurkan untuk sektor perdagangan, diikuti industri pengolahan 14 persen dan jasa persewaan 10 persen. Adapun rasio Non Performing Finance (NPF) masih terjaga sebesar 3,13 persen (Agustus 2023: 3,23 persen).
Sementara untuk Fintech Peer to Peer (P2P) Lending, Jawa Barat masih menjadi Provinsi dengan outstanding pinjaman terbesar Nasional dengan pertumbuhan pinjaman sebesar 23,38 persen yoy yaitu mencapai Rp14,80 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 5,56 juta rekening.
Adapun Tingkat Wan Prestasi (TWP) masih terjaga pada level 3,70 persen. Sejak didirikan, Fintech P2P Lending telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp173 triliun kepada penerima pinjaman di Jawa Barat.
Perkembangan Edukasi dan Pelindungan Konsumen
OJK berkomitmen mendorong peningkatan financial wellbeing masyarakat melalui perluasan jangkauan program literasi dan edukasi serta inklusi keuangan secara online maupun offline yang diharapkan dapat menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia.
Pada Oktober ini, Kantor OJK Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Industri Jasa Keuangan, Pemerintah Daerah dan juga stakeholders terkait telah menyelenggarakan tiga kegiatan besar di wilayah Subang dan sekitarnya yang ditujukan kepada ASN, pelaku UMKM dan masyarakat umum.
Kegiatan pertama bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Subang, salah satu bank syariah nasional dan media Jawa Barat, menyelenggarakan kegiatan dengan tema “Juara Kelola Uang, Hidup Jadi Tenang”.
Peserta kegiatan ini adalah sebanyak 150 orang yang terdiri dari Pegawai Pemerintah Kabupaten Subang, perwakilan pengusaha wanita indonesia, Majlis Talim Subang, unsur Muspida, Muspika, MUI dan masyarakat umum.
Kegiatan ini untuk memberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan, cara memilih lembaga keuangan tepercaya, dan tips mengelola uang pinjaman demi mencapai stabilitas keuangan sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat Subang.
Kegiatan kedua, bekerja sama dengan salah satu Industri Keuangan Non Bank dan Pemerintah Kabupaten Subang, menyelenggarakan kegiatan Program Pengembangan Kapasitas Usaha Akbar Tahun 2023, dengan tema “UMKM Subang, Ti Urang, Ku Urang, Jang Urang”.
Peserta kegiatan ini adalah kurang lebih sebanyak 1.000 pelaku UMKM. Dalam kegiatan ini, OJK Provinsi Jawa Barat berharap dapat mengoptimalkan penggunaan produk dan jasa keuangan dari lembaga jasa keuangan yang terdaftar dan diawasi OJK serta terhidar dari pinjaman rentenir, pinjaman online ilegal, investasi ilegal, serta permasalahan lainnya.
Kegiatan berikutnya, diselenggarakan bersama dengan Gakopsyah (Gabungan Koperasi Syariah) dengan total peserta sebanyak 200 anggota koperasi yang merupakan gakopsyah melalui media zoom online meeting. Tujuan diselenggarakannya kegiatan tersebut adalah untuk memberikan pemahaman kepada pengurus koperasi syariah di Jawa Barat terkait dengan transaksi digital, pinjaman online, dan informasi mengenai SLIK.
Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai bentuk realisasi komitmen OJK dalam rangka mendorong peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia memiliki indeks literasi keuangan yang tinggi (well literate) sehingga mendapatkan produk dan layanan keuangan yang sesuai untuk mencapai kesejahteraan keuangan yang berkelanjutan.
Perkembangan Program Kemitraan dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah
Sepanjang Oktober 2023 ini, OJK Jawa Barat bersama seluruh stakeholder Kementerian/Lembaga terkait, SRO, Asosiasi dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) telah menyelenggarakan program penguatan literasi dan inklusi keuangan di seluruh wilayah Jawa Barat dalam rangka menyemarakkan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) yang rutin diselenggarakan setiap tahun sejak tahun 2016.
Orientasi utama lokasi penyelenggaraan BIK pada tahun ini adalah daerah-daerah dengan tingkat literasi dan inklusi yang masih di bawah rata-rata nasional, dan mengutamakan daerah dengan kategori Terdepan, Terluar, Tertinggal (Daerah 3T).
Di wilayah Jawa Barat, pada 27-28 Oktober 2023, puncak kegiatan BIK Jawa Barat telah diselenggarakan di Alun-alun Paamprokan, Kabupaten Pangandaran. Kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan ekspo produk dan layanan lembaga jasa keuangan, bazar UMKM, talkshow edukasi keuangan dan pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh literasi dan inklusi keuangan di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.
Pada kegiatan Puncak BIK tahun ini juga diselenggarakan acara pemberian apresiasi. apresiasi diberikan kepada Instansi Pendidikan yang telah berjasa, berkontribusi maksimal, dan menghadirkan inovasi dalam pendekatan pendidikan keuangan serta apresiasi diberikan juga kepada tokoh yang telah menjadi agen perubahan dalam komunitas, mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat terkait dengan keuangan.***
