SOREANG – Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Bandung bersama PT Hiswana Migas berencana mengatur harga gas bersubsidi 3 kilogram di tingkat pengecer. Karena selama ini tidak adanya standar harga eceran itu jadi pemicu tingginya harga jual di pasaran.
“Kami telah membicarakannya dengan Petamina dan Hiswana Migas, bahwa di pengecer itu harus ada standar harga,” kata Kadisperindag Kabupaten Bandung, Popi Hopipah, Jumat (25/11/16).
Popi menduga adanya penimbunan terhadap gas elpiji 3 kilogram bersubsidi oleh pengecer, berdampak pada kelangkaan gas dan harganya makin meninggi hingga mencapai Rp 30 ribu.
“Kecurangan ini diindikasikan adanya di tingkat pengecer. Begitu pangkalan mengirim ke pengecer pertama, ada pengumpul dan harga bisa berlipat sampai Rp 30 ribu,”ujarnya.
Popi menyebut setiap harinya kurang lebih 100 ribu tabung gas elpiji bersubsidi disebarkan di wilayah Kabupaten Bandung. Tapi anehnya, kelangkaan terus terjadi, bahkan kelangkaan ini terjadi di seluruh Jawa Barat.
“Jangan sampai kelangkaan ini terulang. Jumat (25/11), pukul 13. 00 WIB akan dilakukan operasi pasar gas 3 kg yang digelar serentak di 31 kecamatan. Setiap kecamatan akan mendapat pasokan 360 tabung untuk disalurkan kepada masyarakat ekonomi bawah,”ungkapnya.
Ia meminta operasi pasar ini harus benar-benar dimanfaatkan oleh warga tidak mampu. Jangan sampai justru dimanfaatkan oleh warga kelas mengenah ke atas, agar operasi pasar ini efektif. Kepala desa dan camat pun harus turut mengawasi.
Popi menerangkan operasi pasar ini dilakukan serentak agar potensi kecurangan dengan melakukan penimbunan bisa diminimalisasi. Sebab jika tidak serentak, maka potensi para pembeli yang berniat menimbun bisa terjadi.
Ia menambahkan para pembeli yang tidak mampu bisa melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu untuk bisa membeli gas di operasi pasar. Selain itu, mereka yang berada di ekonomi menengah ke atas bisa beralih menggunakan gas 5,5 Kg.
“Kami membuka dalam operasi pasar itu bagi yang mempunyai 2 tabung 3 kg bisa ditukar dengan gas 5,5 kg ditambah uang Rp 100 ribu,” kata Popi.
Menurutnya, gas 5,5 kg relatif lebih aman. Sementara bagi mereka yang akan mengisi ulang gas di tingkat pangkalan hanya Rp 55 ribu dan di pengecer diusahakan Rp 65 ribu. Terkait dengan wacana pengalihan pemakaian gas 3 kg ke gas 5,5 kg menurutnya Pertamina belum memberikan arahan tersebut. Namun sifatnya hanya anjuran.
Seperti diketahui, kelangkaan gas elpiji bersubsidi 3 kilogram, terjadi hampir di seluruh daerah di Kabupaten Bandung. Selain langka, kalaupun ada harga jualnya mahal mencapai Rp 21-24 ribu. Padahal Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah adalah Rp 16.600.
Kepala Bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Diskoperindag Kabupaten Bandung, Ayi Kuswara mengakui, jika kelangkaan gas 3 kilogram ini memang sering terjadi diwilayahnya, maupun di daerah lain.
“Pada 2015 kuota Kabupaten Bandung yakni sebanyak 35 juta tabung per tahun. Pada 2016 ini turun jadi 30 juta sekian. Jadi, tentu saja antara kebutuhan dan suplai tidak sebanding,” sebut Ayi.
Ayi melanjutkan, pada 2015 saja, gas elpiji 3 kg di wilayahnya mencapai 56 juta lebih. Sedangkan tahun ini hingga 100 juta tabung kebutuhan untuk masyarakat di 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung.
“Kalau di bilang langka tidak juga. Cuma harganya memang mahal di pengecer bisa sampai Rp 25 ribu. Kita menetapkan HET (Harga Eceran Tertinggi) itu di tingkat pangkalan Rp 16.600. Kalaupun di pengecer mahal, kami tidak bisa mengendalikan, karena tidak mengatur sampai ke tingkat pengecer,” jelasnya.
