BANDUNG – Setelah berhasil dengan revitalisasi dan implementasi kerja sama sister province dengan Negara Bagian Australia Selatan di Australia, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama kembali menginisiasi kerjasama serupa dengan empat provinsi di Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Kini Pemprov Jabar tengah memproses pembentukan kerjasama bersaudara dengan empat provinsi di RRT.
Kepala Biro Otda dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Taufik BS menyebutkan kerjasama di berbagai bidang tersebut rencananya akan dijalin dengan Daerah Otonom Guangxi Zhuang, Provinsi Sichuan, Heilongjiang dan Chongqing Municipal Government di RRT.
“Salah satu kawasan yang dijadikan fokus Jawa Barat sebagai partner kerja sama adalah kawasan Asia Timur dan Pasifik, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2015 tentang Grand Design Kerjasama Daerah yang diterbitkan sebagai bukti keseriusan Jawa Barat untuk menjawab tantangan globalisasi melalui kerja sama dan kemitraan,” paparnya di Gedung Sate, Bandung, Senin (15/8/16).
Menurutnya kerjasama ini juga sudah sejalan dengan Grand Design Kebijakan Luar Negeri Indonesia (2015-2025), bahwa yang menjadi negara dan kawasan prioritas untuk kebijakan luar negeri Indonesia salah satunya adalah RRT utamanya dalam hal ekonomi politik dan pengembangan teknologi. “RRT juga merupakan prioritas kawasan dengan mempertimbangkan kekuatan ekonomi negara-negara kawasan,” imbuh Taufik.
RRT dipandang strategis sebagai mitra kerjasama karena pertumbuhan ekonominya yang sangat pesat dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Selain itu RRT juga berhasil membuktikan kapabilitasnya dalam berbagai bidang. “Utamanya pendidikan, riset dan teknologi serta dapat menjadi market potensial bagi komoditas-komoditas unggulan Jawa Barat,” sebutnya.
Taufik memaparkan selain itu, RRT juga merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia yang berkontribusi sebesar 63% dari total perdagangan internasional RI, investor asing terbesar ke-9 dari total 1.052 proyek dari investor di kawasan Asia Timur dan Pasifik dengan nilai total lebih dari USD 600 juta dan merupakan penyumbang wisatawan asing terbesar ke-3 setelah Malaysia dan Singapura dengan jumlah total wisatawan lebih dari 1.200.000 orang pada 2015.
Sebagai contoh, papar Taufik , sektor yang prospektif untuk dikerjasamakan dengan Heilongjiang adalah pertanian dan peternakan, di mana Heilongjiang memiliki keunggulan sebagai produsen susu sapi terbesar di RRT dengan kualitas yang sangat baik. Heilongjiang juga mampu mensuplai kebutuhan susu sapi provinsi lain dengan tingkat kesejahteraan peternak sapi perah yang sangat tinggi.
Di bidang pertanian, Heilongjiang merupakan basis penghasil kacang kedelai terbesar di RRT, walaupun hanya memiliki masa panen sekali setahun, Heilongjiang mampu memenuhi kebutuhan pangan lokal bahkan memenuhi permintaan dari provinsi lain. Jawa Barat yang memiliki masa panen tiga bulan sekali sampai saat ini belum mempu memenuhi kebutuhan lokal, bahkan masih harus mengimpor dari provinsi atau negara lain.
“Hal ini menjadi sangat strategis untuk dikerjasamakan melalui skema knowledge dan technology transfer di mana akan sangat banyak hal yang dapat dipelajari oleh Jawa Barat dalam bidang pertanian dan peternakan,” katanya.
Saat ini sudah ditandatangani Letter of Intent (LoI) antara Pemprov Jabar dengan empat wilayah di RRT tersebut. Peningkatan status LoI menjadi penting dengan harapan dapat mendorong “multitrack diplomacy” di mana kemitraan tidak berfokus kepada pemerintah daerah saja, melainkan seluruh elemen masyarakat termasuk masyarakat sipil/individu, komunitas bisnis, civitas akademika dari universitas dan institusi pendidikan tinggi lainnya.
“Dilihat dari kapasitas daerah-daerah tersebut dan dari hasil kajian serta pemetaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dapat dikatakan bahwa kerjasama ini sangat strategis dan menguntungkan bagi masyarakat Jawa Barat terutama di sektor-sektor tersebut,” ujarnya.
Menurutnya selain dapat meningkatkan people-to-people contact antara masyarakat kedua daerah, kita juga dapat mengingkatkan pengetahuan dan teknologi yang akan ditransfer melalui program/kegiatan kerja sama, cost/biaya yang dikeluarkan pun akan lebih ringan karena mekanisme sharing yang disepakati.
“Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memiliki fungsi ganda yaitu sebagai induk ikatan primer hubungan antar masyarakat dan fasilitator dalam memelihara hubungan tersebut,” pungkasnya.
