BOJONGSOANG, balebandung,com – Bupati Bandung Dadang Supriatna memimpin langsung percepatan penanganan banjir di Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.
Langkah tersebut dilakukan menyusul masih berulangnya banjir yang selama bertahun-tahun menjadi persoalan di kawasan Tegalluar dan sekitarnya.
Bupati Bandung yang akrab disapa Kang DS (KDS) mengatakan dirinya sengaja turun langsung memimpin Rapat Koordinasi Penguatan Pentahelix Penanganan Banjir di Aula Kantor Desa Tegalluar, Selasa (2/6/2026), karena berbagai pembahasan yang dilakukan dalam beberapa bulan terakhir belum menghasilkan keputusan final.
“Persoalan ini harus segera ada penyelesaian. Karena itu saya hadir langsung untuk memastikan langkah-langkah yang akan dilakukan,” kata KDS.
Menurut dia, hasil peninjauan lapangan dan koordinasi lintas sektor telah menghasilkan sejumlah langkah konkret yang akan segera dijalankan, mulai dari normalisasi saluran air yang mengalami penyumbatan, pelebaran saluran dan anak sungai, hingga pembangunan kolam retensi untuk menampung limpasan air saat curah hujan tinggi.
KDS mengatakan penanganan banjir tidak cukup dilakukan melalui satu program, melainkan membutuhkan kombinasi berbagai langkah yang saling mendukung.
Selain normalisasi saluran dan pembangunan kolam retensi, Pemkab Bandung juga akan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Satgas Citarum Harum untuk mempercepat pengerukan sedimentasi sungai yang selama ini mengurangi kapasitas tampung aliran air.
Menurut dia, keberadaan kolam retensi menjadi salah satu infrastruktur penting dalam pengendalian banjir karena mampu menahan dan menampung debit air saat hujan dengan intensitas tinggi.
“Kalau kawasan retensi tersedia dan aliran sungainya normal, saya yakin persoalan banjir di wilayah ini bisa berkurang secara signifikan bahkan terselesaikan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, KDS juga menekankan pentingnya keterlibatan dunia usaha dalam mendukung penanganan banjir. Ia mengingatkan bahwa perusahaan yang beroperasi di kawasan Tegalluar memiliki kewajiban menyediakan lahan retensi sesuai ketentuan yang telah disepakati dalam proses perizinan.
Menurut KDS, penanganan banjir tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan investasi di kawasan tersebut.
“Kalau banjir terus terjadi, masyarakat terdampak dan dunia usaha juga mengalami kerugian. Karena itu penyelesaiannya harus menjadi tanggung jawab bersama,” katanya.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat mempercepat realisasi berbagai program pengendalian banjir sehingga persoalan yang selama ini menjadi keluhan warga Tegalluar dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan.***
