JAKARTA – Bupati Bandung Dadang Supriatna memperkuat langkah kolaborasi penanganan sampah dengan pemerintah pusat, TNI Angkatan Darat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan seluruh pemangku kepentingan di tengah semakin kompleksnya persoalan sampah serta kondisi Tempat Pembuangan dan Pengolahan Akhir (TPPA) Sarimukti yang telah melebihi kapasitas.
Komitmen itu disampaikan Dadang Supriatna saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Masalah Sampah dan Mitigasi Dampak Kemarau Panjang bersama Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juni 2026.
Dalam forum tersebut, Dadang memaparkan berbagai upaya yang telah dijalankan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui program Bandung Bedas Bersih Sampah (BBBS), mulai dari gerakan korve massal, penguatan bank sampah, pengembangan pengelolaan sampah berbasis sumber, peningkatan kapasitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), hingga edukasi pemilahan sampah di tingkat rumah tangga.
Menurut Dadang, persoalan sampah tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur. Keberhasilan penanganan sampah sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat dalam mengurangi dan mengelola sampah sejak dari sumbernya.
“Penanganan sampah harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah terus memperkuat infrastruktur dan kebijakan, tetapi keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesadaran masyarakat untuk mengurangi, memilah, dan mengelola sampah sejak dari sumbernya,” kata Dadang yang akrab disapa Kang DS.
Ia juga menyambut baik komitmen TNI AD yang akan terlibat dalam upaya penyelesaian persoalan sampah di Jawa Barat, termasuk penanganan timbulan sampah di Sarimukti.
Sementara itu, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan Presiden memberikan perhatian khusus terhadap persoalan sampah. TNI AD bersama para pemangku kepentingan akan mendorong pengelolaan sampah lama di Sarimukti melalui teknologi waste to fuel tanpa membebani APBD, sekaligus mendukung pengolahan sampah baru agar memiliki nilai manfaat sebagai sumber energi.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan daerah tidak bisa terus bergantung pada Sarimukti yang saat ini mengalami kelebihan kapasitas. Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota didorong memperkuat pengelolaan sampah dari sumbernya melalui fasilitas pengolahan di tingkat desa, kelurahan, dan kawasan permukiman.
Menurut Dedi, penyelesaian persoalan sampah harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan jajaran TNI agar tercipta sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi persoalan sampah dan mitigasi dampak kemarau panjang di Jawa Barat.***
