KATAPANG, balebandung.com — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan Jawa Barat menjadi salah satu daerah prioritas Program 3 Juta Rumah. Hal itu ditandai dengan lonjakan kuota rumah subsidi melalu Skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang meningkat dari sekitar 6.000 unit tahun sebelumnya menjadi 46.000 unit pada tahun ini.
“Peningkatan kuota rumah subsidi di Jawa Barat tinggi sekali, sekarang menjadi 46 ribu unit,” kata Menteri PKP saat kunjungan kerja di Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Minggu (26/7/2026).
Kunjungan tersebut dirangkaikan dengan sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Manteri Maruarar yang akrab disapa Bang Ara ini mengatakan pemerintah tidak hanya memperbanyak pembangunan rumah, tetapi juga memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah agar lebih mudah memiliki rumah layak huni.
Menurutnya, pemerintah telah membangun sinergi dengan Kementerian ATR/BPN sehingga penerima BSPS maupun masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh sertifikat tanah secara gratis.
“Kami juga ingin ekonomi keluarganya ikut tumbuh melalui akses KUR Perumahan,” ujarnya. Ia pun menjelaskan masyarakat kini bisa memperoleh KUR hingga Rp100 juta tanpa agunan dengan bunga hanya 0,5 persen.
Selain itu, pemerintah juga menurunkan bunga pinjaman Permodalan Nasional Madani (PNM) dari sekitar 20 persen menjadi 8 persen sebagai bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi masyarakat kecil.
Untuk sektor perumahan, pemerintah terus memperluas pembangunan rumah subsidi, baik rumah tapak (berdiri sendiri) maupun rumah susun.
Bang Ara menyebut pembangunan rumah susun di Kiaracondong Kota Bandung pun akan dimulai tahun ini dengan target sekitar 1.000 unit.
Sementara itu, masyarakat yang membeli rumah subsidi mendapat berbagai kemudahan berupa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis, uang muka hanya 1 persen yang sudah termasuk asuransi, serta bunga kredit sekitar 5 persen.
Ia mengungkapkan capaian penyaluran rumah subsidi melalui skema FLPP tahun lalu menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
“Tahun lalu mencapai 278 ribu unit dalam satu tahun. Sebelumnya rekor tertinggi hanya sekitar 229 ribu unit pada 2023,” ujarnya.
Menteri PKP menilai keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota hingga jajaran Kementerian Dalam Negeri yang mendorong lahirnya berbagai regulasi daerah untuk mempercepat pembangunan perumahan.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada anggota DPR RI Rajiv yang dinilai memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui Program BSPS secara tepat sasaran.
“Yang dibantu memang masyarakat yang membutuhkan dan rumahnya memang tidak layak huni. Tambahan bantuan Rp20 juta per rumah tentu sangat membantu,” katanya.
Maruarar juga mengumumkan kebijakan baru untuk mempercepat penyaluran BSPS. Jika sebelumnya syarat utama penerima harus memiliki bukti kepemilikan tanah, kini masyarakat yang menguasai atau menempati lahan juga dapat memperoleh bantuan cukup dengan surat keterangan dari kepala desa atau lurah.
“Kita harus mempermudah rakyat. Dasarnya sekarang bukan hanya kepemilikan, tetapi juga penguasaan atau penempatan yang dibuktikan dengan surat dari kepala desa atau lurah,” ujarnya.
Menurut Bang Ara, perubahan aturan tersebut telah dikoordinasikan dengan berbagai kementerian, termasuk Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kementerian Hukum agar memiliki dasar hukum yang kuat.
Terkait besaran bantuan BSPS yang saat ini masih Rp20 juta per unit, Maruarar mengakui pemerintah bersama DPR tengah membahas kemungkinan kenaikan nilai bantuan tersebut. “Wacananya sudah ada. Nanti akan kami bahas bersama DPR,” katanya.
