BANDUNG – Forum Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Bandung meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) menyelidiki proses pemilihan Ketua DPC Kota Bandung untuk periode 2016-2021. Mereka menuding mekanisme penetapan kursi pimpinan di tingkat Kota Bandung itu kental praktik money politic yang menciderai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) partai.
Ketua Forum PAC Kota Bandung Nandi S menilai berbagai syarat yang ditetapkan DPD Jabar selaku panitia dalam proses pemilihan pimpinan Partai Hanura Kota Bandung telah menyalahi AD ART partai. Seperti kewajiban menyiapkan uang Rp300 juta, menyiapkan kantor sekretariat yang representatif untuk 5 tahun, sekaligus menyiapkan mobil operasional.
“Baru di periode ini hal ini terjadi dalam pemilihan ketua DPC, sebelumnya itu tidak,” tukas Nandi kepada wartawan, Kamis (20/10/16).
Nandi menambahkan, yang menjadi kejanggalan yaitu pengembalian deposit kedua kandidat yang kalah dalam pemilihan menjadi tanggung jawab ketua terpilih. Padahal ketentuan pengembalian dana deposit secara utuh kewajiban DPD.
“Dana yang dikeluarkan dua calon yang kalah dalam pemilihan Ketua DPC seperti Jhonson Panjaitan itu sebesar Rp465 juta dan Ade Fahruroji sebesar Rp150 juta, kini harus diganti oleh ketua terpilih Endun Hamdun,” terangnya. Nandi menjelaskan, untuk menduduki posisi ketua DPC sesuai aturan itu hasil pemilihan dari dukungan PAC, bukan melalui prosedur pembayaran.
Atas kejadian ini pengurus PAC Kota Bandung telah melapor ke DPP termasuk pada Ketua Umum Partai Hanura Wiranto agar ada upaya untuk melakukan investigasi membongkar dana deposit itu. “Kami lihat muscab pemilihan Ketua DPC ini berbau money politic, menyimpang dari AD ART, sehingga penetapan ketua terpilih harus dibatalkan,” tegasnya.
Apalagi kejanggalan lainnya, lanjut Nandi, kembali tercium saat Muscab II pada 20 Agustus lalu yang tiba tiba menetapkan Endun Hamdun tanpa adanya transparansi kepada pengurus PAC soal alasan ditunjukannya anggota DPRD Kota Bandung itu menjadi ketua DPC terpilih.
“Banyak konspirasi, intervensi, dan campur tangan sejumlah elit politik dari DPD Jabar terhadap segala urusan di DPC Hanura Bandung termasuk saat proses pemilihan pimpinan. Makanya kami dorong DPP untuk menyelidikinya,” tandasnya.
Perwakilan PAC Kota Bandung Encep Dede Saefulloh menuturkan, sesuai hasil temuan pengurus PAC, proses penetapan Endun Hamdun sebagai Ketua DPC Partai Hanura terpilih penuh dengan nuansa politik uang. Bahkan, mekanisme dalam pemilihannya pun banyak kejanggalan. “Ketentuan DPD yang mensyaratkan setiap calon menyiapkan uang sebesar Rp300 juta menjadi salah satunya,” ujar Encep.
Menurut Encep, deposit yang disiapkan para kandidat itu nantinya digunakan untuk pengembangan kepungurusan PAC. Kota Bandung sendiri memiliki 30 kecamatan, yang artinya tiap PAC bakal menerima dana pembinaan Rp10juta.
“Syarat itu hasil dari Rakorda Hanura. Padahal sejak 2006 saat saya mengikuti musyawarah pemilihan pimpinan untuk mekanisme keputusan partai selalu mengacu pada AD ART,” ungkap dia.
