BANDUNG – Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat (Jabar) Juda Agung mengatakan kondisi perekonomian Jabar butuh akselerasi, agar tidak ada ketimpangan perekonomian.
Juda menuturkan, beberapa permasalahan untuk menjaga keseimbangan dalam pertumbuhan perekonomian di Jabar antara lain masih terjadi angka kemiskinan yang cukup tinggi, namun di satu sisi pertumbuhan perekonomian meningkat secara signifikan.
Untuk itu, pihaknya berharap agar DPRD Jabar agar ikut membantu dan mendorong Pemprov Jabar untuk berkerjasama dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Jabar.
“Jadi harus ada sinergitas antara legislatif dan eksekutif, sehingga antara perencanaan dan pelaksanaan memiliki output bagi kesejahteraan masyarakat,” jelas Juda menemui pimpinan DPRD Jabar Ineu Purwadewi di Gedung DPRD Jabar, Senin (13/3/17).
Juda menilai, persoalan di Jabar sebenarnya cukup berat, sehingga kerjasama antar lembaga sangat penting dilakukan. Terlebih yang berada di bidang fiskal dan keuangan negara, memiliki peran sebagai stabillitator dan regulator perekonomian.
Selain itu, beberapa tantangan perekonomian ke depan dipredikasi akan semakin berat, sebab beberapa kebijakan pemerintah seperti kenaikan tarif bahan bakar minyak akan kembali disesuaikan harganya.
“Kemungkinan akan terjadi inflasi yang cukup tinggi, karena itu untuk mengatasi persoalan tersebut kami akan mendorong ekonomi inklusif,”ucap Juda. Ia mengaku tak bisa menyebutkan kapan kenaikan tarif BBM ini ditetapkan, sebab kewenangan kenaikan merupakan keputusan mutlak dari pemerintah pusat.
Untuk mengimbangi dan meminimalisir terjadinya inflasi, pihaknya akan berupaya mendorong pengembangan cluster di sektor pangan, yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat menengah bawah. Sebab bagaimana pun, kenaikan Tarif BBM tentunya akan dibarengi dengan naiknya harga-harga bahan pokok di masyarakat.
Pihaknya juga akan membuat program dengan mengembangkan ekonomi berbasis syariah, pengembangan wirausaha serta usaha mikro kecil menengah, dan non pertanian yang peminatnya saat ini sangat banyak.
“Jadi, seberat apapun tantangan ekonomi, bila pondasi perekonomian bangsa ini kuat, maka keterpurukan perekonomian tidak akan terjadi,” terangnya.
Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi mengatakan, pihaknya siap membantu atas apa yang menjadi keinginan BI dalam meningkatkan perekonomian di Jabar. Sebab selama ini DPRD Jabar sesuai fungsi dan perannya memiliki kewajiban untuk membuat Jabar maju dalam segala bidang.
“Tantangan ke depan cukup berat, untuk itu kami akan berusaha bersinergi bersama pemprov Jabar untuk memajukan perekonomian Jabar,” tutur Ineu.
Ineu menilai, sesuai dengan fungsinya DPRD Jabar selalu melakukan tugas dan fungsinya seperti dalam pengangaran dan kontrol penggunaan anggaran yang setiap eriode selalu dilakukan evaluasi.
“Ini kan semata-mata dilakukan untuk masyarakat Jabar, sehingga anggaran yang sudah dimasukan dalam program di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus dirasakan oleh masyarakat,” ucap Ineu.
Wakil Ketua DPRD Jabar Haris Yuliana mengatakan, masalah kesejahteraan sosial saat ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan seperti masalah kemiskinan.
Haris mengakui, angka kemiskinan masih terbilang tinggi berada di daerah Jabar Selatan. Namun setelah Pemprov Jabar melakukan pengembangan dan pemerataan pembangunan di wilayah tersebut. pertumbuhan perekonomian di wilayah itu jadi berkurang.
“Wilayah selatankan dibuka dengan suntikan dana infrastruktur yang cukup besar dari APBN dan APBD. Wilayah tersebut sudah mulai berkembang, sehingga secara tidak langsung membuka akses ekonomi bagi masyarakat di daerah,” ucap dia.
Untuk mempercepat pengentasan masalah kemiskinan ini, pihaknya berinisiatif agar dibentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan Kemiskinan sehingga Pemprov Jabar akan fokus dengan memiliki payung hukum yang jelas. “Kalau perlu Perda ini layak dibuat sbagai bentuk keseriusan Pemprob Jabar mengentaskan kemiskinan,” pungkas Haris.
