BANDUNG – Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat, Netty Heryawan mengatakan, pembangunan berorientasi pada peningkatan sumber daya manusia sebagai operator pembangunan. Maka capaian pembangunan di Jawa Barat juga dapat diselaraskan dengan kebijakan pemerintah dengan melekatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
Indikator pembangun melalui IPG dengan mengukur pendidikan anak laki-laki dan perempuan, karena disinyalir perempuan masih belum terdidik, IDG yang mewakili sebuah kesempatan yang diberikan perempuan di ruang publik dan IPM yang berorientasi pada peningkatan sumber daya manusia.
“Kalau kita bicara tentang pembangunan maka akan berkristalisasi pada pemberdayaan. Yang namanya pembangunan itu membuat seseorang berdaya sehingga mampu menjadi subjek dan tidak menjadi objek,” ungkap Netty pada Rakor Pokja Percepatan Pengarustamaan Gender (PUG) Melalui PPRG Tahun 2017 di Ruang Soehoed Wamean Bappeda Provinsi Jawa Barat, Senin (13/3/17).
“Sehingga saya harus katakan bagi kelompok-kelompok yang alergi pada kata pemberdayaan jangan takut. Kata pemberdayaan ini tidak akan mencabut nilai-nilai kiprah seorang perempuan untuk meninggalkan tugas asasi sebagai ibu pendidik utama anak-anak,” lanjutnya.
Maka melalui Rakor ini, tutur Netty, untuk mewujudkannya dibutuhkan dukungan dari seluruh OPD di Jawa Barat. Sehingga harus melibatkan berbagai sektor yang mencakup perlindungan anak, keluarga berencana, PPKH & Perlindungan Prp serta PUG dan kemitraan.
“Saya harus garisbawahi pengarustamaan gender ini bukan untuk membuat sebuah kutub antara laki-laki dan perempuan. Tapi sekali lagi justru untuk menghadirkan sebuah keharmonisan,” tegasnya.
Asisten Pemerintahan dan Hukum Setda Provinsi Jawa Barat Kusmayadi menerangkan tujuan Rakor ini guna mengkoordinasikan, sinkronisasikan dan pengendalian dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG). Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari kebijakan nasional yang mencakup pendidikan, kesehatan, ekonomi dan partisipasi politik.
Strategi percepatan pengarustamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran perlu terus digalakkan. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Indonesia menunjukan adanya peningkatan yaitu peringkat kelima dari 10 negara ASEAN dengan nilai capaian 68.43 poin.
