SOREANG – Terkait ekonomi kreatif, rata-rata pengusaha di Kabupaten Bandung hanya memproduksi, tetapi tidak mempunyai branding. Padahal potensi dan kualitasnya sangat baik, tidak kalah dengan produk-produk asing atau produk di luar Kabupaten Bandung.
Selain itu, beberapa pengusaha yang berhasil rata-rata tidak menularkan kepada rekan-rekannya sesama pengusaha. “Seharusnya mereka yang berhasil, membagikan kiat-kiat sukses kepada pengusaha lain sebagai bahan pembelajaran,” kata Assisten Ekjah Kabupaten Bandung, H. Marlan, S.Ip., M.Si saat Rapat Pengembangan Ekonomi Kreatif di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Kamis (6/4/17).
Dari 14 sub sektor, lanjut Marlan, baru 6 sub sektor yang sudah maksimal di Kabupaten Bandung. Dalam artian sudah ada komunitasnya yaitu desain, kerajinan, kuliner, seni pertunjukan, musik dan fashion. Sementara periklanan, arsitektur, film dan video meski sudah ada komunitasnya, namun sifatnya masih sporadis.
Diakui Marlan, dalam ekonomi kreatif ini Pemkab Bandung belum maksimal. Namun diharapkan komunitas-komunitas lain terbentuk dan bermunculan. Pemkab Bandung sedang berupaya mendorong salah satunya dengan membentuk klinik kreatif yaitu adanya rencana memanfaatkan salah satu ruangan di Gedong Budaya Sabilulungan agar nantinya komunitas-komunitas baru dari sub sektor lain bisa terbentuk.
Sebagaimana halnya kampung topi dan kampung jeans, bagaimana Pemkab Bandung berupaya meningkatkan para pengrajin agar bisa mengekspor produknya, salah satunya dengan mengikutsertakan produknya dalam pameran-pameran.
“Selama ini kreatifnya ada di Kabupaten Bandung itu, namun pasarnya di Kota Bandung. Untuk itu dengan adanya pendampingan dari Kementerian Kordinasi Perekonomian ini nantinya para kreatif di Kabupaten Bandung bisa memasarkan produknya di Kabupaten Bandung,” ungkap Marlan.
Assisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dr. Ir. Hamdan, MM.,mengungkapkan, Indonesia merupakan negara peringkat keenam dengan distribusi kekayaan terburuk, kurang lebih 1% individu terkaya menguasai 49% kekayaan nasional.
Kemudian kesenjangan antara desa dengan kota terus meningkat dan sulitnya pemberantasan kemiskinan. Ini merupakan tantangan bagi pemerintah untuk memprioritaskan pemerataan ekonomi yang berkeadilan,baik antar wilayah maupun antar kelompok masyarakat.
“Salah satu tindak kebijakannya yaitu dengan menyusun rencana nasional untuk mengurangi ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan,” sebut Hamdan.
Landasan kebijakan dalam menyusun kegiatan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan (PDSEK) ini yaitu UU No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 36 yang menyebutkan perlunya pengembangan dan pemanfaatan tekhnologi industri, serta pasal 43 yang menyebutkan perlunya pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi.
“Kami bergerak dalam penerapan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing. Sedangkan model pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan PDSEK ini yaitu industri, kreativitas, inovasi dan teknologi, serta pengembangan ekonomi lokal,” pungkas Hamdan.
