KBB – Megaproyek KA Cepat Jakarta-Bandung yang melintasi kawasan Walini, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat (KBB), makin menimbulkan kecemasan bagi warga sekitar. Keseharian masyarakat lokal kian terpinggirkan dan cenderung terasing di tengah hiruk pikuk pekerja proyek di mana hampir semuanya adalah warga migran yang berasal dari China.
Keluh kesah warga tampak terlihat ketika ada kunjungan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno ke proyek KA Cepat di Walini. Warga sekitar yang akan melintas pulang ke rumahnya ditahan dan tidak bisa melintas.
Bahkan hal yang membuat kesal saat berbicara ke warga mereka menggunakan bahasa Indonesia, tapi ketika berbicara dengan rekannya menggunakan bahasa China. “Saya asli orang sini, ini mau lewat pulang ditahan oleh orang China. Ngga terima saya,” kata Sarmita warga Cikuda, Desa Mandalamukti, Cikalong Wetan, KBB, Rabu (21/3/18).
Pekerja migran dari China memang tampak mendominasi di lokasi proyek. Mereka saling berkomunikasi menggunakan bahasa China di hadapan warga setempat, sehingga kerap memicu ketersinggungan. Apalagi papan pengumuman atau proyek dicantumkan dalam bahasa China sehingga warga lokal tidak paham.
Warga lainnya yang bekerja di lokasi proyek pembangunan, mengeluh jika selama ini para atasannya banyak berbicara dalam bahasa China. Padahal ada dari mereka yang bisa bahasa Indonesia. Selain itu soal honor pekerja Rp90.000/hari kadang sering dibayarkan terlambat, sehingga pekerja lokal yang berjumlah 30 orang sering demo dulu, baru honor dibayarkan.
Sementara Menteri BUMN Rini Soemarno mengakui, jika proyek KA cepat tidak akan sesuai target awal yang dicanangkan trail pada 2020. Namun karena banyak kendala khususnya dalam hal pembebasan lahan, maka rencana ini menjadi molor. Proyek KA cepat ini melintasi 9 kabupaten/kota dan dari jumlah itu empat tata ruangnya terlambat karena baru selesai Oktober 2017.
“Kami bahu membahu dengan dirjen dan partner agar pekerjaan ini bisa selesai dengan aman. Meskipun ada keterlambatan, tapi secara pendanaan masih aman dan tidak ada pembengkakan anggaran,” tandasnya.[]
