BANDUNG, Balebandung.com – Kontestasi Pemilihan Presiden 2019 telah tuntas setelah Mahkamah Kontitusi (MK) menolak seluruh gugatan Pasangan Nomor Urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada 27 Juni 2019.
Kendati begitu bukan berarti dinamika politik mereda. Dalam koalisi partai pengusung Capres dan Cawapres Jokowi-Maruf Amin sudah tampak berbagai manuver. Salah satunya adalah keinginan untuk masuk kabinet sebagai imbalan atas koaliasi yang dibangun.
Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaemin Iskandar misalnya, berulangkali mengungkapkan keinginan untuk memperoleh kursi menteri lebih banyak, meskipun Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif.
“Saya mohon doanya semoga saya diberikan kekuatan melanjutkan dan membuktikan. Tahun 2019 harus ditopang dengan ekonomi yang makmur. Tahun 2019 itu harus betul-betul diwujudkan. Hari ini menteri dari kita ada 4. Mudah-mudahan nanti ada 10 menteri dari NU,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin di Aula Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan pada Minggu 27 Januari 2019 .
Pasca Quick Count Cak Imin kembali mengulang harapannya. “Semoga dari PKB yang masuk DPR ada 60 orang, dan semoga 10 menteri dari PKB,” ujar Cak Imin di rumah dinas Wakil Ketua MPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Sabtu (18/5/19).
Selain PKB baru-baru ini Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Golkar tampak melakukan manuver. Politikus Nasdem Teuku Taufiqulhadi mengusulkan jatah menteri untuk kabinet Indonesia Kerja harus lebih banyak berdasarkan dengan perolehan suara Pemilu 2019.
Menurut Taufiq, Nasdem juga berhak memiliki jatah kursi lebih banyak dari PKB, menyusul permintaan 10 menteri oleh Cak Imin. “Suara Nasdem kan lebih besar daripada PKB di DPR, berdasarkan kursi, maka sepantasnya Nasdem mengusulkan 11,” tandas Taufiq di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/7/19).
Menanggapi manuver parpol di Jakarta, kader PDI Perjuangan di berbagai daerah di Jawa Barat angkat bicara. Ketua DPC PDIP Kabupaten Bogor Dadang mengingatkan agar Jokowi dan tim tidak menutup mata atas dinamika yang terjadi di lapangan saat proses kampanye berlangsung.
“Selama Pileg tidak ada calegnya yang berani pasang foto bareng Pak Jokowi. Malah ada beberapa caleg DPR-RI Golkar terang-terangan nyuruh pilpresnya ke Prabowo,” ungkap Dadang keras.
Senada dengannya kader PDIP Karawang, Rosadi N. Rosadi menyebut partai-partai politik pendukung Jokowi agar intropeksi dan tidak terlalu percaya diri. “Calon DPR-RI dari Golkar yang namanya Dadan S Muhtar jelas-jelas mendukung Prabowo dalam setiap sosialisasinya ke masyarakat Karawang,” kata Rosadi.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat TB. Hasanuddin memberikan komentar yang lebih lugas. “Memang terlihat di banyak daerah caleg Golkar pun enggan memasang baliho Pak Jokowi,” ungkap mantan Sekretaris Militer di era Presiden Megawati ini.
Hasanuddin melanjutkan, pada Pilpres 2014 perolehan suara Jokowi di Jawa Barat mencapai 40, 22% dan pada Pilpres 2019 perolehan suaranya 40,07% .
Dari 27 kota/kabupaten di Jawa Barat, pasangan Prabowo-Sandiaga berhasil menguasai perolehan suara di 21 daerah. Sementara pasangan 01 Jokowi-Ma’ruf hanya unggul di 6 daerah. Di antaranya di Kota Cirebon, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Indramayu, Kab Cirebon dan Subang. Empat dari 6 daerah yang menang adalah basis PDIP.
“Jika ada pimpinan TKD Jabar yang teriak-teriak menang banyak itu aneh. Karena dulu PDIP sendiri di depan dan dapat 40,22% . Sekarang ada TKD dan TKN, cuma dapat 40,07%. Jadi wajarlah kader-kader kami meragukan kerja keras sebagian teman-teman di partai koalisi,“ ungkap Hasan.
“Bahkan ada juga pimpinan TKD Jabar yang bicara ke sesepuh Jabar, bahwa ia tidak memiliki alasan kuat mendukung Jokowi,” jelas imbuh Hasan.
“Jadi, menurut hemat saya, tak usah rame-ramelah, soal siapa yang jadi pembantu Presiden Jokowi, kita serahkan saja kepada Presiden Jokowi, sebagai pemegang hak prerogatif dalam menentukan para pembantunya,” tutupnya.***
