PANGALENGAN, Balebandung.com – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Tia Fitriani kerap mensosialisasikan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat setiap melaksanakan reses. Hal ini dilakukan Tia karena menurutnya masyarakat masih sulit untuk mengakses program pemerintah, padahal program itu bagus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Seperti halnya pada agenda Reses lll Tahun Sidang 2019 – 2020 kali ini di mana Tia mengunjungi Desa Margamukti, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Selebihnya, Ketua Fraksi Nasdem Persatuan Indonesia DPRD Jabar ini seperti biasa juga menampung berbagai aspirasi dari warga dan pemerintahan desa yang dikunjunginya.
Saat di Desa Margamukti Kec Pangalengan, Tia menyampaikan salah satu program unggulan Pemprov Jabar yakni Aplikasi Sapa Warga. Ia menjelaskan aplikasi Sapawarga ini untuk masyarakat yang memerlukan bantuan atau usulan kapanpun dan di manapun selama 24 jam. Termasuk dalam pencatatan data calon penerima bansos bagi warga terdampak Covid-19 maupun keluhan masyarakat terkait penyauran bansos.
“Aplikasi Sapawarga ini adalah sarana penyampaian usulan, bantuan atau uneg-uneg warga ke Pemprov Jabar. Namun memang kita sadari sebagin besar sumber daya manusia (SDM) belum siap, terutama di pedesaan. Kita pun juga menginginkan untuk diadakannya pelatihan untuk pengunaan aplikasi tersebut atau bagaimana meng-input data di desa, dengan harapan nantinya betul-betul menuju Desa Digital,” terang Tia Fitriani.
Karena itu, lanjut Tia, Penguatan sinergitas dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu terus ditingkatkan, agar berbagai program Pemprov Jabar dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ketua Fraksi Nasdem Persatuan Indonesia ini mengatakan selama ini di bawah kepemimpinan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum, Pemprov Jabar memiliki begitu banyak program untuk masyarakat.
Sebagai anggota dewan dari dapil Kabupaten Bandung, Tia mengatakan dirinya pun di saat bersamaan menerima keluhan sejumlah warga yang kesulitan mengakses atau mengambil manfaat dari program-program yang selama ini digaungkan Pemprov Jabar.
“Program-program ini pasti baik, tapi perlu evaluasi juga. Dievaluasi dari regulasi maupun penganggarannya. Bisa saja program baik, tapi cuma karena SDM belum siap atau tidak disupport anggaran, masyarakat mau mengakses juga kan sulit,” kata Tia
Tia mencontohkan program Jabar Quick Response yang mendapat sambutan sangat baik di tengah masyarakat. Namun setelah ditelusuri, program tersebut banyak hambatan anggaran dari dinas-dinas terkait dan masyarakat pun masih kebingungan untuk mengaksesnya.
Hal serupa terjadi pada program-program lain seperti One Vilage One Product. Masyarakat sering bertanya kepadanya mengenai cara mendapat manfaat dari program-program tersebut.
Anggota dewan dari Dapil Kabupaten Bandung mengatakan DPRD Jabar periode baru ini punya semangat untuk lebih sinergis dengan Pemprov Jabar supaya program-program tersebut dapat lebih mudah diakses masyarakat luas. DPRD Jabar akan menjadikan Pemprov Jabar sebagai mitra kerja dalam mewujudkan program-program bagi masyarakat.
“Program-program ini kita ingin ada penguatan dan sinergis penuh sehingga program-program ini betul-betul terlaksana optimal, tidak seperti sekarang yang kami rasa belum komprehensif dan masih ada ego sektoral,” ungkapnya.
Penjalinan koordinasi yang lebih baik dan penghilangan sekat-sekat koordinasi, kata Tia, menjadi tugas bersama antara DPRD dan Pemprov Jabar. “Hayu kita bersama dengan koordinasi maksimal, sama-sama mewujudkannya supaya masyarakat lebih sejahtera,” seru Tia Fitriani. *** [AP]
Tia Fitriani, Anggota DPRD Jabar : Pendataan Penerima Bansos Harus Dievaluasi
