SOREANG – Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bandung dinilai belum optimal keberadaannya sehingga perlu dilakukan evaluasi.
Bahkan Bupati Bandung Dadang M Naser mengakui jika pengelolaan dan penanganan pariwisata di Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh BPPB dan PHRI belum profesional.
“Penanganan dan pengelolaannya belum profesional. Sehingga saat ini kami tengah berbenah soal pariwisata ini. Salah satunya pada 2017 nanti dinas yang bertanggungjawab mengurusi kebudayaan dan pariwisata akan disatukan menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,”kata Dadang, di Soreang, Jumat (9/12/16).
“Selain itu, selama ini kami kampanye pariwisata, yang menikmati kan PTPN dan Perhutani. Itu tidak ada pajaknya untuk kita,”ungkap bupati.
Padahal berbagai objek wisata Bandung Selatan, khususnya kawasan Ciwidey, masuk dalam 10 besar pariwisata di Provinsi Jawa Barat. Sehingga, kedepannya ia berharap BPPD dan PHRI bisa bergerak lebih profesional. Menurutnya harus ada edukasi tentang kepariwisataan, termasuk masyarakat harus siap berubah menjadi masyarakat yang siap menerima tamu.
“Edukasi pariwisata harus ditingkatkan. Termasuk masyarakatnya, agar lebih siap menerima tamu yang datang ke Kabupaten Bandung,”ujarnya.
