SOREANG – Bupati Bandung Dadang M Naser berjanji akan mencari oknum bawahannya yang selama ini membekingi sejumlah pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di sepanjang jalur wisata Jalan Raya Soreang-Ciwidey. Sanki tegas hingga pemecatan bahkan sanksi pidana siap dijatuhkan kepada oknum bawahannya yang terbukti ada “main mata” dengan para pemilik bangunan yang tak berizin tersebut.
“Akan saya telusuri dan akan saya tindak. Siapa yang memberikan izin dan siapa oknum yang mem-backup mereka. Kalau sekarang itu yah masih ditelusuri karena di sana itu juga ada peralihan camatnya,” kata Dadang, Jumat (25/5/18).
Dadang menceritakan, sebelum terbitnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) No 27 tahun 21 tahun 2016, di sepanjang jalur wisata Soreang-Ciwidey banyak berdiri bangunan komersil dan pemukiman. Mereka mendirikan bangunan atas dasar ketidaktahuan dan ada juga yang tertipu pengurusan perizinannya oleh oknum bawahannya.
Padahal sejatinya, sebelum terbit Perda RTRW baru, kawasan tersebut merupakan lahan hijau yang diatasnya tidak boleh mendirikan bangunan sembarangan.
“Setelah kami evaluasi ternyata bangunan yang eksisting dan ada izinnya cuma Rumah Makan Sindangreret. Kalau yang lainnya kacau, enggak ada izinnya, tuh Kampung Pago juga kacau enggak ada izinnya,” beber Dadang.
Bupati menambahkan, setelah terbitnya Perda RTRW yang baru ini, diharapkan para pelaku usaha dan pemilik bangunan lainnya segera mengurus perizinan. Karena saat ini telah diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dan DPRD. Sebab jika dilakukan penyegelan dan pembongkaran, selain merugikan para pemiliknya, Pemkab Bandung juga kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penerbitan perizinan.
“Dulu saya enggak berani tandatangan izin karena itu lahan hijau. Nah, sekarang sudah diakomodir menjadi lahan merah yang bisa untuk pengembangan usaha pariwisata. Karena kalau dibongkar, kasihan mereka sudah investasi dan sayang juga ada potensi PAD di sana. Makanya segera urus izinnya, saya juga akan dorong Dinas Perizinan untuk menyelesaikan masalah perizinan di sana,” pungkasnya. ***
