SOREANG,balebandung.com – Bupati Bandung Dr. HM. Dadang Supriatna meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi serta aturan yang berlaku. Jika memahami dua hal itu, akan terhindar urusan dengan Aparat Penegak Hukum (APH).
Permintaan tersebut disampaikan Bupati Dadang Supriatna saat memimpin Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pemkab Bandung bulan April 2023, di rumah jabatannya di Soreang, Selasa 18 April 2023.
Untuk menghindari urusan dengan APH, Bupati Dadang Supriatna mengatakan, semua unsur perangkat daerah dari mulai staf hingga pejabatnya dapat memahami tugas dan fungsi serta memahami regulasi yang ada.
“Beberapa hari lalu kita sudah menerima rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Jawa Barat atas audit laporan keuangan daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022. Saya minta segera ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.
Bupati yang akrab disapa Kang DS itu mengatakan, ada empat prinsip hidup dalam kepemimpinan agar seorang pejabat itu selamat dunia akhirat. Pertama, jangan jadi orang pendendam, asak hampura, memperhatikan kebutuhan rakyat dan yang ke empat adalah bertawadhu (rendah hati). “Mari mindsetkan kerja kita karena lillahi ta’ala. Karena pekerjaan yang dimulai dengan niat baik insha Allah akan mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala,” tutur Kang DS.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Kabupaten Bandung, Nina Setiana mengatakan, pada pelaksanaan rakor ini, selain mengevaluasi temuan sementara dari BPK RI, dibahas juga tentang kesiapan Pemkab Bandung jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.
“Terutama tentang arus lalu lintas saat mudik dan ketersediaan pangan pokok di Kabupaten Bandung,” kata Nina.
Nina Setiana menyimpulkan, apabila terjadi peningkatan arus lalu lintas yang signifikan maka akan dilakukan pengalihan arus untuk menghindari kepadatan dan antrian panjang, serta akan dilakukan one way (buka tutup arus lalin).
Sementara mengenai ketersediaan kebutuhan pangan pokok di Kabupaten Bandung terpantau aman dan terkendali.
“Harga pangan pokok tetap stabil dan surplus,” ungkap Nina Setiana.***
