SOREANG, balebandung.om – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung MA Hailuki menyoroti serius insiden robohnya plafon ruang kelas di SMKN 1 Soreang yang menyebabkan sejumlah siswa menjadi korban.
Ia meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat untuk bersikap terbuka dan transparan terkait pihak pelaksana proyek pembangunan tersebut, mengingat bangunan tersebut diketahui baru sekitar enam bulan digunakan.
“Saya minta Disdik Jabar transparan mengumumkan siapa nama pemborong dan pengawas proyeknya. Jangan sampai kejadian seperti ini hanya dianggap musibah biasa tanpa ada pihak yang bertanggung jawab,” tegas Hailuki, Selasa (28/4/2026).
Menurutnya, fakta bahwa bangunan baru dipakai sekitar enam bulan menunjukkan proyek tersebut masih berada dalam masa pemeliharaan oleh pihak pelaksana. Karena itu, tanggung jawab tidak bisa dilepaskan begitu saja.
“Kalau baru enam bulan dipakai berarti masih dalam masa perawatan oleh pihak pelaksana. Ini harus menjadi tanggung jawab pemborong, bukan justru dibebankan kembali kepada sekolah atau pemerintah,” tandasnyanya.
Selain melakukan perbaikan menyeluruh terhadap plafon yang roboh, Hailuki juga menegaskan bahwa pihak pemborong wajib menanggung biaya pengobatan siswa yang menjadi korban akibat insiden tersebut.
“Selain harus memperbaiki plafon, pihak pemborong juga harus menanggung biaya pengobatan siswa korban. Keselamatan siswa tidak bisa dianggap sepele,” kata Luki.
Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Bandung ini juga meminta Inspektorat untuk turun langsung melakukan audit forensik ulang terhadap proyek pembangunan tersebut guna memastikan kelayakan konstruksi dan menghindari potensi masalah serupa di bangunan lainnya.
“Kepada Inspektorat saya minta agar dilakukan audit forensik ulang terhadap proyek tersebut guna memastikan kelayakannya. Jangan sampai ada kelalaian yang berulang dan membahayakan keselamatan peserta didik,” tegasnya.
Menurutnya, kejadian ini harus menjadi evaluasi serius dalam pengawasan proyek-proyek pembangunan sarana pendidikan, khususnya yang menggunakan anggaran publik.
Ia menegaskan bahwa kualitas pembangunan sekolah harus menjadi prioritas utama karena menyangkut keselamatan generasi muda dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran pendidikan.
“Sekolah itu tempat anak-anak belajar dengan aman, bukan tempat yang justru menimbulkan rasa takut. Maka kualitas proyek dan pengawasan harus benar-benar menjadi perhatian,” pungkas Luki.
Sebelumnya diberitakan, plafon dua ruang kelas di SMKN 1 Soreang roboh saat kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung, Senin (27/4/2026) sore.
Peristiwa tersebut menyebabkan sejumlah siswa mengalami luka ringan dan sempat memicu kepanikan di lingkungan sekolah.
Berdasarkan pantauan, ruang kelas roboh tersebut merupakan bagian dari enam ruang kelas baru yang belum lama selesai dibangun dan diserahterimakan pada Desember 2025 oleh Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah VIII Dinas Pendidikan Jawa Barat.
Kapolresta Bandung, Kombes Pol. Aldi Subartono mengatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait insiden tersebut dan langsung menuju lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan.
“Setiba di lokasi, benar terdapat enam ruang kelas baru dan dua di antaranya mengalami roboh pada bagian atap,” ujar Aldi di lokasi kejadian.***
