JAKARTA, balebandung.com – Bupati Bandung Dadang Supriatna kembali menorehkan prestasi tingkat nasional dengan menerima Outstanding Achievement in Free Nutritious Meals & Food Security Award di Food Summit 2026 di Jakarta, Senin (27/4/2026).
Penghargaan ini diberikan atas pencapaian luar biasa Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Dalam keterangannya, Bupati Kang Dadang Supriatna (KDS) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi program MBG di Kabupaten Bandung tidak terlepas dari kolaborasi lintas sektor yang terbangun secara solid. Pemerintah daerah bahkan telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG yang terintegrasi dalam dashboard pimpinan, sehingga seluruh data di lapangan dapat terpantau secara real-time.
“Kami bersama Badan Gizi Nasional (BGN) juga telah memiliki kantor bersama, bahkan ini yang pertama di Indonesia. Dengan begitu, jika ada permasalahan di lapangan, dapat langsung ditangani secara cepat dan terkoordinasi. Dinas Kesehatan pun bisa berkoordinasi langsung dengan BGN, termasuk memastikan kelayakan para penjamah makanan,” ujar KDS.
Lebih lanjut, KDS mengungkapkan bahwa program MBG memiliki dampak signifikan terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Di Kabupaten Bandung, potensi perputaran uang dari program ini potensi serapan anggaran program ini bahkan mencapai Rp5,4 triliun, dengan nilai perputaran ekonomi bersih di masyarakat sekitar Rp3,7 triliun setelah dikurangi biaya operasional.
Namun demikian, ia juga mengingatkan pentingnya pengendalian inflasi seiring meningkatnya kebutuhan pangan.
“Kebutuhan protein seperti telur di Kabupaten Bandung bisa mencapai 1.000 ton per bulan. Sementara kondisi peternakan di kami berbeda dengan daerah lain seperti Jawa Tengah atau Jawa Timur. Artinya, perlu kerja sama antardaerah untuk saling melengkapi kebutuhan pangan,” jelasnya.
Untuk menjaga stabilitas pasokan, KDS menegaskan bahwa produksi beras Kabupaten Bandung yang mencapai 328.000 ton per tahun masih mampu memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, untuk komoditas lain seperti sayur mayur, pihaknya masih membutuhkan dukungan dari daerah lain.
Sebagai solusi, Pemerintah Kabupaten Bandung menggencarkan program GERTAMAN (Gerakan Tanami Halaman) guna mendorong kemandirian pangan di tingkat rumah tangga.
“Minimal kebutuhan pangan keluarga bisa terpenuhi sendiri. Jika berlebih, hasilnya bisa dijual ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau langsung ke SPPG,” tambahnya.
KDS juga mendorong adanya regulasi yang dapat memperkuat sinergi antara program MBG dan kebijakan nasional, termasuk perlunya penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) agar tercipta keselarasan harga antara KDKMP dan pasar.
“Kalau ini terwujud, saya yakin ekonomi sirkular di masyarakat bisa berjalan optimal,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam memastikan ketersediaan bahan baku program MBG. Menurutnya, program ini sekaligus menjadi off taker bagi hasil pertanian masyarakat.
“Peran kepala daerah sangat penting dalam memastikan ketersediaan bahan baku. MBG ini pada dasarnya dibeli oleh negara, sehingga menjadi pasar bagi hasil tani masyarakat. Namun, masyarakat juga tetap perlu ikut mengawasi pelaksanaannya,” pungkasnya.***
