KUTAWARINGIN, balebandung.com – Bupati Bandung Dadang Supriatna mengingatkan bahwa persoalan banjir dan sampah di Bandung Raya telah memasuki tahap yang membutuhkan penanganan bersama lintas daerah dan lintas sektor. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu menyatukan langkah agar persoalan lingkungan tersebut tidak semakin membebani masyarakat.
Hal itu disampaikan Bupati Bandung yang akrab disapa Kang DS (KDS) saat membuka Rapat Koordinasi Penanganan Banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum dan Permasalahan Sampah Bandung Raya di Gedung Moh Toha Kodim 0624/Kabupaten Bandung, Rabu 3 Juni 2026.
Menurut KDS, banjir yang berulang di sejumlah wilayah Bandung Selatan tidak bisa dilepaskan dari kondisi Sungai Citarum yang mengalami sedimentasi cukup parah. Berdasarkan hasil evaluasi lapangan, volume sedimentasi di alur Sungai Citarum saat ini diperkirakan mencapai sekitar 10 juta meter kubik.
“Ini menjadi salah satu penyebab berkurangnya kapasitas sungai dalam menampung air saat curah hujan tinggi. Karena itu normalisasi sungai harus menjadi perhatian bersama,” kata KDS.
Ia mengungkapkan, pengalaman pada saat normalisasi Sungai Citarum dilakukan beberapa tahun lalu menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam mengurangi genangan banjir di kawasan Dayeuhkolot, Baleendah dan Bojongsoang. Karena itu, upaya pengerukan sedimentasi dan penataan sungai perlu kembali dipercepat.
Selain normalisasi sungai utama, KDS menilai penanganan anak-anak sungai dan saluran air yang bermuara ke Citarum juga harus dilakukan secara simultan. Pemkab Bandung sendiri saat ini menjalankan penanganan berbasis kolaborasi pentahelix di sejumlah kecamatan rawan banjir dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media.
Menurut dia, keterbatasan anggaran daerah membuat pendekatan kolaboratif menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari.
“Kami ingin semangat kolaborasi ini diperluas di tingkat Bandung Raya karena manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh daerah,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, KDS juga menyoroti persoalan sampah yang dinilai sama mendesaknya dengan penanganan banjir. Ia menyebut kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti yang semakin terbatas harus menjadi perhatian seluruh pemerintah daerah di kawasan Bandung Raya.
Jika tidak segera diantisipasi melalui pengurangan sampah dari sumbernya, peningkatan pengolahan sampah, dan penguatan teknologi pengelolaan, maka Bandung Raya berpotensi menghadapi persoalan lingkungan yang lebih kompleks di masa mendatang.
“Persoalan sampah dan banjir ini saling berkaitan. Karena itu diperlukan kesamaan langkah dan komitmen dari seluruh pihak agar penyelesaiannya bisa berjalan lebih cepat,” kata KDS.
Sementara itu Dandim 0624/Kabupaten Bandung Letkol Kav Samto Betah mengatakan rapat koordinasi tersebut digelar untuk mempertemukan seluruh pemangku kepentingan agar dapat mengidentifikasi akar persoalan sekaligus menyusun langkah-langkah konkret yang dapat segera dilaksanakan.
Menurutnya, persoalan banjir dan sampah tidak bisa diselesaikan secara sektoral, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan kawasan Bandung Raya.
“Dengan duduk bersama seperti ini, kita berharap lahir solusi yang terukur dan bisa segera ditindaklanjuti demi kepentingan masyarakat,” ujar Samto.***
