SOREANG – Pemkab Bandung meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I tahun 2017 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016, pada 31 Mei 2017. Bagaimana tips dan strateginya?
Bupati Bandung Dadang Naser merendah pencapaian opini WTP oleh Pemkab Bandung bukan sekadar karena kepemimpinan dirinya. “Sebenarnya bukan karena saya, tapi ini berkat sabilulungan. Saya hanya mengomandoi karena kita ini punya semangat yang sama bagaimana caranya untuk bisa meraih WTP,” tukas bupati kepada Balebandung.com, saat menerima Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsurgah) KPK di Bale Sawala Soreang, Kamis (12/10/17).
Kekompakan pun diperlukan bukan hanya dari dinas saja, termasuk juga dari dewan. “Jadi, kekompakan harus kita lakukan antara legislatif dan eksekutif. Pembahasan anggaran harus tepat waktu, jangan sampai molor. Makanya di sini diperlukan kekompakan antara Tim Perumus Anggaran Daerah (TPAD) Setda Kabupaten Bandung dan Badan Anggaran (Bangar) DPRD Kabupaten Bandung juga harus kompak,” urainya.
Apa bupati optimis opini WTP bisa dipertahankan tahun depan? “Kalau ditanya optimis, saya selalu optimis, tapi kita tidak boleh sombong. Apalagi kriteria WTP dari BPK itu kan setiap tahunnya terus bertambah,” tandasnya.
Dadang juga mengaku pihaknya mendapat arahan dari BPK untuk mampu mempertahankan opini WTP. Kata bupati, BPK menyoroti persoalan aset yang masih perlu terus dirapihkan.
“BPK memberi arahan terutama menyinggung persoalan aset ke kita, terkait administrasi dan hukumnya. Sebab memang kan setiap tahunnya kriteria penilaian oleh BPK itu terus ditingkatkan, terus ditambah kriterianya. Makanya soal aset daerah itu terus kita rapihkan, yang belum tercatatkan asetnya, terus kita tingkatkan pencatatannya, agar laporan asetnya akurat,” ungkapnya.
Tidak ketinggalan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pun terus ditingkatkan khususnya di bidang keuangan. Dadang mengaku pihaknya menyekolahkan pada PNS untuk bisa meningkatkan kapasitasnya di bidang akuntansi.
“Kita juga kalau ada kursus terkait pengelolaan keuangan atau akuntansi selalu mengikutsertakan PNS kita yang sesuai dengan basic-nya. Misalnya di bidang akuntansi kita biayai para bendahara untuk kembali belajar untuk menjadi S2 di Sekolah Tinggi Akuntansi (STAN),” pungkasnya.
