SOREANG – Guna mengintegrasikan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) berbasis teknologi informasi, Pemerintah Kabupaten Bandung menggelar Training of Trainer (TOT), pelatihan bagi pelatih, pemanfaatan Simda Perencanaan dan Keuangan, di Bale Sawala Soreang, Senin (9/10).
Narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat Siti Karyati Siregar mengatakan kegiatan TOT baru dilakukan oleh dua pemkab di Jawa Barat, yakni Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Bandung.
Siti menilai selama ini dokumen perencanaan dengan penganggaran banyak berubah-ubah. “Sehingga dengan pelatikan ini nantinya dokumen yang sudah kita susun susah payah, tidak terbuang sia-sia,” kata Siti.
Dengan adanya masukan dari Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (Kopsurgah KPK) pada saat evaluasi terhadap dokumen perencanaan dan ditemukan ketidaksinkronan, pihaknya dari BPK Perwakilan Jabar diminta untuk membuat aplikasi yang mengintegrasikan aplikasi Simda Perencanaan dan Keuangan.
“Kita lakukan TOT-nya dulu, dan akan diteruskan untuk sosialisasi integrasi aplikasinya. Selanjutnya akan kita terapkan untuk perencanaan di Musrenbang tahun 2019,” jelas Siti.
Menurutnya tidak semua pemda menggunakan aplikasi ini karena diutamakan untuk pemda yang sudah menggunakan aplikasi Simda keuangan yang dibangun oleh BPKP.
Pada kesempatan tersebut TOT diberikan kepada 20 orang peserta, diantaranya 5 orang dari Bappeda, 4 orang dari Badan Keuangan Daerah, 3 orang dari Dinas Komunikasi dan Informasi, 2 dari Inspektorat, 1 dari Bagian Kominfo Setda, 2 dari Bagian Program Setda dan 2 orang dari Bagian Keuangan Setda.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kab Bandung Ir.H.Sofian Nataprawira,MP mengatakan, pelatihan tersebut merupakan langkah untuk terintegrasinya sistem perencanaan dan keuangan, juga sesuai dari hasil Kopsurgah KPK.
“Sesuai hasil evaluasi bersama Kopsurgah KPK, kita sepakat untuk menggunakan sistem perencanaan disertai sistem penganggaran, sehingga diharapkan bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi,” ungkap Sekda.
Sekda berharap pula, dengan diterapkan integrasi tersebut, perencanaan pembangunan daerah dapat terwujud secara transparan dan objektif, sehingga bisa mencegah terjadinya intervensi dalam proses penganggaran.
“Pelatihan TOT diharapkan bisa meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta membantu pemerintah daerah menerapkan sistem spembangunan secara transparan,” harapnya.
