Rabu, Desember 1, 2021
BerandaBale BandungRaih Penghargaan Keterbukaan Informasi, Pemkab Bandung Paling Informatif

Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi, Pemkab Bandung Paling Informatif

Bupati Bandung Dadang M. Naser menerima Penghargaan Keterbukaan Informasi dalam acara Anugerah KIP 2020 Tingkat Jabar di Gedung Sate Bandung, Kamis (3/12/20). by Humas Pemkab

BANDUNG, Balebandung.com – Melalui pemeringkatan Badan Publik Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tahun 2020 yang dilakukan Komisi Informasi (KI) Jawa Barat (Jabar), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung kembali diganjar penghargaan dengan mendapat anugerah sebagai Badan Publik Kategori Informatif.

Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Yudaningsih menjelaskan, dengan raihan nilai keseluruhan, Pemkab Bandung menjadi kabupaten paling informatif di Jawa Barat. Kabupaten Bandung meraih nilai tertinggi dari empat indikator yang dinilai. Keempat indikator itu antara lain Indikator Pengembangan Website, Indikator Pengumuman Informasi Publik, Indikator Pelayanan Informasi Publik, dan Indikator Penyediaan Informasi Publik.

“Berdasarkan hasil rapat pleno tim penilai Monev dari KI Jabar, ada tiga pemerintah kabupaten/kota yang meraih peringkat informatif, yakni Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Pemkot Bekasi, dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Secara keseluruhan penilaian, Pemkab Bandung meraih nilai tertinggi dibanding Pemkot Bekasi dan Pemkot Bandung,” kata Yudaningsih kepada Balebandung.com, Jumat (4/12/20).

Lebih lanjut Yuda menguraikan, dari hasil akir penilaian untuk indikator Berkala, LLIP, PPID, SLIP, Setiap Saat, dan Serta Merta, Pemkab Bandung merai nilai total 84,03 persen. Sementara Pemkot Bekasi 77,42 persen dan Pemkot Bandung 74,16 persen.

Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Bandung Dadang M. Naser dari Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam acara Anugerah KIP 2020 Tingkat Jabar di kawasan Gedung Sate Bandung, Kamis (3/12/2020).

“Dengan raihan peringkat terbaik, tentunya tidak menjadikan kita berpuas diri. Kita harus terus melakukan sinergitas, mengevaluasi langkah menghadapi gerakan pembangunan menuju revolusi industri 4.0,” ucap Bupati Bandung Dadang Naser.

Kategori Informatif merupakan peringkat anugerah KIP tertinggi, di mana terdapat lima tingkatan mulai dari yang tertinggi yaitu informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif dan peringkat terendah yaitu tidak informatif.

KIP sebagai konsekuensi dari terbitnya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008, tutur bupati, tentu harus dibarengi dengan ketersediaan infrastruktur penunjangnya.

“Kelemahan dari sisi digitalisasi di kita masih harus ditingkatkan. Presiden menganjurkan daerah untuk terus meningkatkan infrastruktur di bidang IT, agar lebih masif dan lebih kuat lagi. Pagar optik dan sinyal di kita yang secara geografis dikelilingi gunung, harus bisa tembus menjangkau area pedesaan,” tutur bupati.

Bupati mengapresiasi kinerja jajarannya, yang dipersembahkan untuk masyarakat. “Penghargaan bukan untuk saya, tapi untuk masyarakat Kabupaten Bandung, terimakasih yang telah menunjukkan gerakan kebersamaan, sauyunan, sabilulungan, sebagai upaya mewujudkan Kabupaten Bandung yang maju, mandiri dan berdaya saing,” pungkas Dadang Naser.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyampaikan, dalam tiga tahun terakhir Jabar secara konsisten berada di level tertinggi KIP. Secara nasional, Jabar termasuk dalam 10 provinsi yang berada di level informatif.

“Tahun ini hanya 60% kabupaten kota di Jabar yang ikut serta. Ternyata belum semuanya taat transparansi informasi. Sebagai pembina kabupaten kota, tentu ini menjadi pemikiran kami,” ujar Ridwan Kamil.

Untuk mencapai target 100%, pihaknya akan menerbitkan aturan keikutsertaan KIP. “Bagi daerah yang tidak mengikuti, kira-kira nanti teguran dan sanksinya seperti apa. Ini sebagai bentuk komitmen kita, untuk menjadikan seluruh dimensi pembangunan ini setransparan mungkin,” tambahnya.

Namun, tukas gubernur, masyarakat pun harus mendapatkan sosialisasi dan edukasi terkait KIP. Bahwa tidak semua informasi bisa dibuka untuk publik. “Yang bisa disampaikan itu, hanya yang sesuai aturan perundang-undangan. Jadi, masyarakat juga harus diberikan pemahaman,” jelas Ridwan Kamil.

Sebagai indikator Pemprov Jabar dinilai sebagai badan publik informatif, lanjut Ridwan, adalah dengan menurunnya kasus sengketa informasi di Jabar. Tentu dibarengi dengan meningkatnya transparansi informasi.

“Ditambah saat ini, provinsi punya unit kerja anti hoax, yang tiap harinya menginformasikan lima hoax yang tengah beredar kepada warga kota Bandung. Mudah mudahan jadi inspirasi bagi Indonesia,” harap Kang Emil.***

BERITA TERKAIT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img
spot_img

TERKINI