Bale Bandung

Yuk, Bayar Iuran JKN KIS Tepat Waktu

×

Yuk, Bayar Iuran JKN KIS Tepat Waktu

Sebarkan artikel ini

bpjs infoSOREANG – Salah satu prinsip Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah gotong royong, yang merupakan budaya bangsa Indonesia. Dengan gotong royong semua tertolong. Ini dapat diilustrasikan jika ada satu orang peserta JKN Kartu Indonesia Sehat (KIS) mendapatkan pelayanan cuci darah dengan biaya/bulan sebesar Rp 8 juta. Dengan iuran rata-rata Rp.51.000, maka diperlukan sebanyak 156 orang peserta JKN KIS yang sehat dan membayar iuran.

Kalau hanya peserta yang sakit saja yang membayar iuran dan tidak membayar iuran lagi ketika sudah sehat, dari mana kita bisa membayar biaya pelayanan kesehatan peserta lainnya yang membutuhkan? Oleh karena itu peran kita semua dalam mengawal keberlangsungan program JKN KIS di Indonesia sangatlah besar. Diharapkan dengan menanamkan rasa kepedulian dan gotong royong dalam jiwa masyarakat Indonesia, dapat membantu mendukung program pemerintah mewujudkan Indonesia yang lebih sehat.

Akan tetapi kenyataan yang terjadi sampai dengan saat ini khususnya peserta mandiri JKN KIS di Kabupaten Bandung dalam hal membayar iuran masih sangat rendah, yaitu sekitar 40%. Artinya, banyak peserta yang menunggak yaitu sekitar 60 %, sehingga BPJS Kesehatan KC Soreang terus menghimbau kepada seluruh masyarakat Kab Bandung untuk membayar iuran secara rutin sebelum tanggal 10 setiap bulannya atau melalui auto debet.

Dengan Bayar Iuran Menolong Sesama
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Hal yang sangat penting diketahui oleh peserta JKN KIS khususnya pasal 17A1, yang berbunyi, “Dalam hal keterlambatan pembayaran iuran jaminan kesehatan lebih dari satu bulan sejak tanggal 10, penjaminan peserta diberhentikan sementara” dan pasal 17A.1 ayat 3 yang berbunyi “Dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali, peserta wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap yang diperolehnya”.

Mulai 1 Juli 2016, batas toleransi keterlambatan pembayaran iuran Peserta Penerima Upah dan Peserta Bukan Penerima Upah (Peserta Mandiri) adalah satu bulan. Jika peserta menunggak lebih dari satu bulan, maka penjaminan peserta akan dihentikan sementara. Status kepesertaan akan aktif kembali apabila peserta membayar iuran bulan tertunggak paling banyak untuk waktu 12 bulan dan membayar iuran pada bulan saat peserta ingin mengakhiri penghentian sementara jaminan.

Kemudian, dalam 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali, peserta wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap yang diperolehnya. Besaran denda yang dikenakan yakni sebesar 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan yang tertunggak. Jumlah bulan tertunggak maksimal 12 bulan dan denda maksimal Rp 30 juta.

Secara teknis telah diatur dalam aturan turunan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 19 Tahun 2016 yaitu Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Nomor 2 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan.

Pemberlakukan denda dibayarkan sebelum peserta mendapatkan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) Rawat Inap di Rumah Sakit yaitu dengan meminta Surat Keterangan Diagnosa Awal Rawat Inap yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP). Peserta atau keluaga pasien melapor ke Kantor BPJS Kesehatan terdekat, untuk mendapatkan perhitungan denda dari Diagnosa Awal. Denda akan diperhitungkan kembali kelebihan atau kekurangannya setelah rumah sakit menyampaikan Diagnosa Akhir peserta. Pembayaran denda dapat dibayarkan melalui channel pembayaran BPJS Kesehatan.

Sementara itu, bagi peserta atau pemberi kerja yang tidak membayar denda selambat-lambatnya 3×24 jam hari kerja atau sebelum peserta pulang apabila dirawat kurang dari tiga hari, maka pelayanan rawat inap peserta tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan.

Masyarakat Tidak Mampu
Meski pemerintah mengenakan denda bagi penunggak iuran JKN-KIS, tapi denda ini tidak berlaku bagi peserta yang tidak mampu. Syaratnya, pada saat mendapatkan rujukan rawat inap dari Puskesmas atau Faskes Primer dilengkapi dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Dinas Sosial atau instansi yang berwenang. Peserta yang masuk kategori tidak mampu adalah peserta yang terdaftar dengan hak perawatan kelas III.

BPJS Kesehatan terus melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran kepada peserta mengenai kewajiban, hak, ruang lingkup dan prosedur BPJS Kesehatan.Sosialisasi dilakukan dengan berbagai upaya, baik sosialisasi secara langsung kepada masyarakat maupun melalui media elektronik (televisi, radio) juga media cetak (koran, leaflet, banner dan poster). [ADV BPJS Kes KC Soreang]

 

BPJS-KIS1Tentang JKN KIS

Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah tanda kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif pada fasilitas kesehatan melalui mekanisme sistem rujukan berjenjang dan atas indikasi medis*. KIS diterbitkan oleh BPJS Kesehatan untuk seluruh peserta jaminan kesehatan termasuk penerima bantuan iuran (PBI).

Kepesertaan KIS ada 2 kelompok:
1. Kelompok masyarakat yang wajib mendaftar dan membayar iuran, baik membayar sendiri, ataupun berkontribusi bersama pemberi kerjanya;
2. Kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu yang didaftarkan oleh pemerintah dan iurannya dibayari oleh pemerintah
*) Kartu lainnya: Kartu Eks Askes, Eks Jamkesmas, KJS, Kartu JKN BPJS Kesehatan, masih tetap berlaku sesuai ketentuan sepanjang belum diganti dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bale Bandung

Oleh: Muhammad Khotib (Peneliti Senior LSI Denny JA) Palu hakim seharusnya membuat perdebatan publik semakin terang. Siapa yang diadili, perbuatan apa yang dibuktikan, dan kepada siapa hukuman dijatuhkan. Dalam perkara PT Bandung Daya Sentosa (BDS), kemarahan masyarakat patut didengar. Tetapi kemarahan tidak boleh menggantikan pembuktian. Kita menghendaki korupsi dihukum sekeras-kerasnya sekaligus menolak orang lain dihukum […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Bupati Bandung Dadang Supriatna atau yang biasa disapa KDS, menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi di tingkat desa harus dimulai sejak tahap perencanaan pembangunan. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Seminar Pencegahan Korupsi Tingkat Desa se-Kabupaten Bandung Tahun 2026 yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) di Gedung Budaya Soreang, […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Membangun keamanan dan ketertiban masyarakat tidak cukup hanya melalui penegakan hukum. Kedekatan dengan masyarakat, keteladanan, serta kepedulian sosial menjadi bagian penting dalam menghadirkan sosok polisi yang humanis dan dipercaya masyarakat. Semangat itulah yang dihadirkan Kapolresta Bandung Kombes Pol Tri Suhartanto melalui kegiatan Tabligh Akbar, doa bersama, dan santunan anak yatim bersama penceramah nasional […]

Bale Bandung

SOREANG, balebandung.com – Menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Peran ulama, tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat juga menjadi kekuatan penting dalam membangun lingkungan yang aman, damai, dan terbebas dari berbagai penyakit sosial. Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan Tabligh Akbar, doa bersama, dan santunan anak yatim yang digelar Polresta Bandung […]

Bale Bandung

CIWIDEY, balebandung,com – Pemerintah Kabupaten Bandung menyiapkan bantuan biaya sewa rumah selama tiga bulan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat terjangan angin kencang di wilayah Ciwidey dan Pasirjambu, Sabtu (14/11/2026). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan warga terdampak dapat tinggal di tempat yang aman selama rumah mereka diperbaiki. Pemerintah daerah juga akan mempercepat pendataan […]

Bale Bandung

CIMAHI, balebandung.com – Cabang olahraga (cabor) menembak terus memberikan kontribusi bagi kontingen Kabupaten Bandung pada Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XV Jawa Barat 2026. Hingga Jumat (13/11/2026), cabor ini telah mengoleksi empat medali, terdiri dari dua emas, satu perak, dan satu perunggu. Tambahan medali terbaru datang dari nomor 10 Meter Air Pistol Men Standard Team yang dipertandingkan […]