BANDUNG – Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2016 hingga Semester I ini telah mencapai 55% atau sudah mencapai Rp 11 triliun lebih. PAD ini berasal dari optimalisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB), serta berbagai inovasi yang telah dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Jabar. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan pihaknya akan terus memacu penerimaan pendapatan khususnya dari sektor pajak.
“Pak Dadang (Kepala Diispenda Jabar) dan kawan-kawan ini punya inovasi, yakni mengoptimalkan PKB. Pajak-pajak lama, pajak kendaraan yang sudah ada. Karena banyak yang nunggak, dicari yang nunggak itu dan gede juga dapetnya ternyata,” ungkap Aher, usai menerima Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nugroho di Gedung Sate, Jumat (5/8/16).
“Dan akibat dari yang nunggak itu dikejar terus dengan Samsat Gendong, dengan e-Samsat, dan lain-lain, akibatnya anggaran tidak kurang, bahkan anggaran pendapatan dari PAD itu melampaui target,” lanjutnya.
APBD Jabar 2016 menargetkan penerimaan pajak dari PKB hingga Rp 11 triliun. Ternyata, realisasinya pada Semester I ini telah mencapai 55 %. Aher pun berharap pendapatan ini bisa konsisten terjadi pada Semester II mendatang atau mencapai 110%. “Kalau kemudian dari PKB itu naik 10 persen bisa mencapai Rp 1 triliun. Top lah, tidak akan khawatir kita menganggarkan apapun,” tutur Aher.
Aher mengungkapkan realiasasi anggaran APBD Jabar 2016 hingga kini telah mencapai 40%. Pihaknya pun berkomitmen untuk terus mempercepat serapan anggaran, salah satunya serapan anggaran dari berbagai proyek yang tengah dilakukan oleh pemprov serta serapan anggaran oleh daerah kabupaten/kota. “Saat ini realisasi sudah di angka 40 persen, tentu besar. Jadi lihatnya di realisasi bukan di sisa anggaran,” ujar Aher.
Kemendagri Terus Dorong Kinerja Pemda
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Nugroho mengatakan evaluasi telah dilakukan oleh pihaknya yakni terkait kinerja Pemprov Jawa Barat. Nugroho menilai hingga kini kinerja Pemprov Jaabar telah berjalan dengan baik.
“Jadi kita mendorong pemerintah daerah dalam waktu enam bulan ke depan agar apa yang kita lihat itu dapat diperbaiki atau menyelesaikan hal-hal yang belum terselesaikan,” ungkap Nugroho usai pertemuan dengan Aher.
Adapun hal yang dibahas dalan pertemuan tersebut yakni mengenai segmen batas atau batas wilayah antara kabupaten/kota yang satu dengan lainnya. Nugroho mengatakan di Jabar sebagian besar permasalahan perbatasan yang ada sudah bisa diselesaikan dengan baik.
“Alhamdulillah kalau kaitan dengan perbatasan sudah sebagian besar sudah diselesaikan. Dan mudah-mudahan ini tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ucap Nugroho.
Selain itu, terkait manajemen logistik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi, Nugroho juga terus mendorong pihak Pemprov Jabar agar segera menyalurkan bantuannya ke BPBD di setiap daerah kabupaten/kota.
