SOREANG, Balebandung.com – Bupati Bandung Dadang Supriatna akhirnya me-launching Big Data Pemkab Bandung, di Gedung Mohamad Toha Soreang, Senin 4 Agustus 2025.
Big Data adalah sebuah platform digital terpadu dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis data. Dalam Big Data ini termasuk di dalamnya Dashboard Pimpinan dan Aplikasi Bedas Digital Service.
Big Data Pemkab Bandung merupakan salah satu impian Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna, sejak dirinya menjabat Bupati Bandung di periode pertama.
Apalagi dalam sejumlah kesempatan, Kang DS kerap menekankan salah satu poin dari lima poin prioritas menyongsong Indonesia Emas 2045 adalah Big Data.
Selain Big Data, empat poin prioritas lainnya antara lain peningkatan kapasitas SDM profesional dan memahami teknologi informasi dan komunikasi (TI). Kemudian research and development, institusi yang kuat dan pengelolaan keuangan yang baik.
Untuk mewujudkan Big Data Pemkab Bandung, sebelumnya dibentuklah Forum Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Bandung, yang bertujuan mewujudkan pengelolaan data dan informasi yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menjadi satu data atau Big Data.
Dengan data yang akuntabel, maka data dan informasi tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan pemerintahan maupun kebutuhan masyarakat Kabupaten Bandung, sehingga program pemerintah bisa tepat sasaran.
“Big Data ini pada akhirnya menjadi single source of truth (sumber kebenaran tunggal) dalam pengelolaan data pembangunan, yaitu sebagai satu sumber data terpercaya,” jelas Kang DS.
Kebutuhan akan data tersebut tidak hanya untuk data-data statistik, tapi juga data geospasial. Dengan data berbasis peta tersebut, pemerintah akan lebih mudah mengambil keputusan, untuk mengidentifikasi pemasalahan -permasalahan terkait kewilayahan maupun sosial dan ekonomi. Begitu juga data glanular (data mikro), salah satunya adalah data bNbA (By Name By aAddress).
“Dengan data bNbA, pemerintah bisa memanfaatkan untuk keperluan yang lebih luas seusai aturan yang berlaku,” terang Kang DS.
Ia berharap Big Data ini bisa mewujudkan data terpadu yang mengkolabolasi data dalam suatu aplikasi terintegrasi sesuai roadmap Tata Kelola Satu Data.
“Tata Kelola Satu Data, yaitu terwujudnya portal satu data yang komprehensif dan luas, mencakup kebutuhan data spasial dan aspasial serta terintegrasi dengan aplikasi data kependudukan,” urai Bupati Kang DS.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bandung Teguh Purwayadi menyatakan pihaknya telah berhasil membangun platform Big Data Kabupaten Bandung.
Big Data ini untuk memfasilitasi pemantauan pimpinan melalui dashboard sebagai sarana pemantauan capaian kinerja pembangunan daerah secara real-time.
“Platform digital terpadu Big Data ini sebagai bagian dari komitmen kami dalam mendukung transformasi digital pemerintahan menuju tata kelola yang lebih efisien, transparan dan berbasis data,” jelas Teguh.
Sementara Dashboard Pimpinan berfungsi sebagai pusat integrasi data dari seluruh perangkat daerah, yang menyajikan data yang valid, terstruktur, dan siap digunakan dalam proses perencanaan pembangunan, serta mendukung pengambilan kebijakan pimpinan daerah secara tepat dan akurat.
“Dashboard ini dirancang khusus untuk membantu pimpinan daerah dalam membuat keputusan secara cepat dan tepat, berdasarkan data aktual yang ditampilkan dalam bentuk visual yang informatif serta mudah dipahami,” papar Teguh.
Melalui aplikasi Bedas Digital Services, Big Data ini juga mampu memudahkan masyarakat yang dalam mengakses layanan pemerintahan dengan cepat, transparan, dan terintegrasi.
“Oleh karena itu, kepada seluruh Kepala OPD dan Camat, kami menghimbau untuk berpartisipasi secara aktif terhadap sistem yang telah dibangun dan melakukan pembaharuan data secara berkala ke dalam Big Data Pemkab Bandung, serta mendukung pengelolaan data sebagai bagian dari budaya kerja baru yang berbasis teknologi dan informasi,” tutur Teguh.
Ia mengatakan ke depan Diskominfo berkomitmen untuk terus menyempurnakan pengembangan platform digital ini, agar manfaatnya semakin luas, baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat Kabupaten Bandung. ***
