BANDUNG – Semangat membangun smart city di Indonesia telah dinyalakan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil melalui penyelenggaraan Indonesia Smart City Forum 2016 @Bandung (ISCF). Prinsip yang dipegangnya, “Tingkatkan kolaborasi, kurangi kompetisi, karena kita NKRI.”
Di akhir forum yang melibatkan tiga komponen stakeholder smart city ini, yakni regulator, pemerintah daerah, dan industri penyedia jasa teknologi IT, Ridwan membacakan Kesepakatan Bandung “Menuju Indonesia Smart Nation.”
Nih, isi dari Kesepakatan Bandung itu;
1. Integrasi konsep dan platform smart city sebagai fondasi Indonesia Smart Nation
2. Kolaborasi antar pemerintah daerah untuk saling bersinergi dalam pembangunan sistem smart city di wilayah masing-masing
3. Fasilitasi peningkatan sinergi antara akademisi, bisnis, pemerintah, dan komunitas untuk mewujudkan smart city
4. Berbagi pakai aplikasi untuk mempercepat dan mengefesiensikan pembangunan smart city melalui tempat penyimpanan (repository) nasional.
ISCF resmi ditutup Sabtu (3/9/16) oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo didampingi Wali Kota Bandung Ridwan Kamil; Wali Kota Makassar, Ramdhan Pomato; Wali Kota Semarang Hendar Prihadi, dan Kepala UPT Smart City DKI Jakarta, Setiaji.
Tjahyo menyambut baik konsep smart city untuk diterapkan di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia. Ia memaparkan, smart city adalah konsep penataan kota secara terintegrasi. Penggunaannya di daerah akan makin mempermudah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Konsep penataan ini yang Presiden Jokowi inginkan. Pola pikir para kepala daerah itu harus diubah, pembangunan itu tidak hanya 5 atau 10 tahun saja,” terang Tjahjo.
Ia mengatakan telah melihat berbagai konsep penataan kota di berbagai daerah. Hasilnya, ia menemukan bahwa kunci keberhasilan penataan kota terletak pada sinergitas antar lembaga. Begitu pula dengan smary city ini.
“Kuncinya adalah adanya sinergi antar kota antar wilayah untuk membangun sebuah jaringan pembangunan yang terkonsep,” kata Tjahjo. Ia menekankan pentingnya keberanian para kepala daerah untuk berinovasi.
Ia menambahkan, smart city bertujuan untuk menciptakan perencanaan dan pengembangan kota yang layak huni. Selain itu, juga meningkatkan produktivitas daerah dan daya saing daerah untuk berkompetisi di tingkat global.
Smart city, menurut Tjahjo, melingkupi berbagai dimensi, yakni smart economy, smart mobility, smart environment, smart government, smart living, dan smart people. Kesemua dimensi tersebut harus berjalan berdampingan. Hal ini merupakan bagian dari tujuan otonomi daerah.
Pemerintah pusat juga tengah berupaya untuk memperbaharui tata kelola pemerintahan. Tjahjo mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan beberapa lembaga, seperti KPK, BPKP, dan Bappenas untuk segera menyiapkan e-Planning. Tujuannya agar kebutuhan seluruh kabupaten/kota se-Indonesia dapat terpenuhi dengan baik dengan sistem yang baru.
